BIMATA.ID, Jawa Timur – Dalam dialog bersama pilar-pilar sosial dari Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur, pada Senin (4/8/2025), Gus Ipul menegaskan pentingnya memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sebelum diarahkan menuju pemberdayaan.
“Jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu satu hal, tapi lebih dari itu, mereka harus berdaya. Bagi usia produktif, kita akan evaluasi setiap lima tahun sekali. Kalau layak naik kelas, pindah ke program pemberdayaan. Kalau tidak, tetap diberikan bansos,” jelasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 435 peserta, terdiri dari 199 pilar sosial Ponorogo, 107 dari Pacitan, dan 129 dari Trenggalek. Mereka berasal dari berbagai unsur, seperti pendamping PKH, TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana, Pordam, dan pendamping rehabilitasi sosial. Gus Ipul menyampaikan bahwa di era Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama dengan membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
Baca juga: Legislator Gerindra, Kartika Sari Desi Kawal Program Presiden Prabowo Hingga ke Akar Rumput
Dalam penjelasannya, Gus Ipul juga mengingatkan bahwa bantuan sosial memiliki tujuan jelas dan tidak boleh digunakan sembarangan.
“Pendamping memiliki tugas membina keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya,” ujarnya. Ia mencontohkan, bantuan Rp750.000 per tiga bulan untuk ibu hamil harus digunakan untuk asupan gizi, begitu juga bantuan untuk bayi, lansia, dan penyandang disabilitas yang harus sesuai kebutuhan masing-masing.
Gus Ipul menyampaikan keprihatinan atas temuan 600 ribu lebih penerima bansos yang terindikasi bermain judi online, di mana 300 ribu di antaranya adalah penerima PKH.
Lihat juga: Terima Kasih Pak Presiden, Bukti Nyata Kepedulian Prabowo terhadap Santri
“Sebanyak 230 ribu sudah langsung kami putus penyalurannya. Sisanya masih kami dalami, termasuk kemungkinan data mereka disalahgunakan pihak lain,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data bansos secara berkala agar penyaluran lebih akurat. Para pendamping sosial juga menyampaikan masukan terkait beban kerja yang berat. Salah satu pendamping dari Ponorogo mengungkapkan bahwa tugas mereka kerap menumpuk, dari Sekolah Rakyat hingga penanganan kasus.
Menanggapi hal ini, Gus Ipul menyampaikan apresiasi dan menegaskan arah kebijakan Kemensos yang fokus pada konsolidasi dan efektivitas kerja. Ia menutup dialog dengan ajakan kepada seluruh pilar sosial agar terus menjaga integritas dan bersinergi demi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Simak juga: Chelsea Sudah Bersekolah di Sekolah Negeri, Ibu Sampaikan Terima Kasih pada Presiden Prabowo
