BIMATA.ID, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan 159 Sekolah Rakyat yang masuk dalam pembangunan tahap I dapat rampung sepenuhnya dan mulai beroperasi pada Agustus 2025.
Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat tahap I dibagi dalam tiga gelombang, yakni Tahap 1A, Tahap 1B, dan Tahap 1C.
Saat ini, sebagian besar sekolah sudah beroperasi, sementara sisanya tinggal melengkapi fasilitas meubeler.
“Sekolah Rakyat menyasar masyarakat yang belum mendapat akses pendidikan layak, sekaligus menjadi strategi meningkatkan kemandirian sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Dody.
Secara rinci, konstruksi Tahap 1A mencakup 63 lokasi yang sudah rampung dan beroperasi sejak 14 Juli 2025. Tahap 1B berjumlah 37 lokasi dan telah fungsional sejak 31 Juli 2025.
Sementara Tahap 1C yang terdiri dari 59 lokasi masih dalam tahap penyelesaian akhir.
Renovasi Tahap I memanfaatkan bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, aset pemerintah daerah, serta gedung perguruan tinggi yang dialihfungsikan.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.
Fasilitas yang disediakan terbilang lengkap, mulai dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, mushola, lapangan olahraga, rumah dinas guru, ruang makan, UKS, hingga fasilitas pendukung lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang nyaman.
Tidak berhenti di situ, Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di lahan permanen seluas 5–10 hektare yang disediakan pemerintah daerah.
Proses konstruksi tahap II ditargetkan dimulai pada September 2025, dan siap dimanfaatkan pada tahun ajaran 2026/2027.
“Nantinya siswa yang sudah belajar di Tahap I akan dipindahkan ke lokasi Tahap II yang lebih permanen dan representatif,” tambah Dody.
Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian PU memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026 mencapai Rp25,8 triliun.
Dana ini digunakan untuk mewujudkan target minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat per tahun, sesuai arahan Presiden Prabowo.
Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, mengungkapkan bahwa untuk total pembangunan sarana sosial dan budaya pada tahun ajaran 2026 dibutuhkan dana Rp32 triliun.
Angka ini mencakup Sekolah Rakyat, madrasah, pasar, fasilitas olahraga, hingga pendidikan tinggi.
“Untuk total tahun ajaran 2026 adalah Rp32 triliun, dengan rincian Sekolah Rakyat Rp25,8 triliun, madrasah Rp3,5 triliun, dan sisanya Rp3 triliun untuk pasar, olahraga, serta pendidikan tinggi lainnya,” pungkas Maulidya.