BIMATA.ID, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 menjadi 8,47 persen.
Angka ini menurun 0,10 persen dibandingkan September 2024 dan 0,56 persen dibandingkan Maret tahun lalu. Jumlah penduduk miskin pun tercatat menyusut menjadi 23,85 juta orang.
Menanggapi capaian tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut penurunan angka kemiskinan adalah hasil nyata dari kerja keras berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat.
“Mengentaskan kemiskinan tidak bisa hanya menjadi domain pemerintah. Ini kerja keras bersama,” ujar Prasetyo.
Pemerintah, kata Prasetyo, tidak akan berhenti pada pencapaian tersebut.
Dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah bertekad menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen.
Target ini akan dikejar melalui pendekatan lintas sektor dan program-program strategis.
Salah satu pendekatan utama adalah penciptaan lapangan kerja baru. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan hilirisasi industri diyakini dapat menggerakkan ekonomi lokal dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
“Semangat semua program ini satu: mendorong penciptaan pekerjaan,” tegas Prasetyo.
Data BPS juga mencatat penurunan signifikan dalam jumlah penduduk miskin ekstrem, yang kini mencapai 2,38 juta orang.
Angka ini menurun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan September 2024, dan 1,18 juta orang dibandingkan Maret 2024. Persentase kemiskinan ekstrem terhadap total populasi kini hanya 0,85 persen.
Namun, meski ada penurunan nasional, tantangan masih ada. Di wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin justru naik sedikit dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen. Sebaliknya, wilayah perdesaan mencatat penurunan, dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen. Pemerintah menilai ini sebagai sinyal bahwa strategi di kota perlu diperkuat.
Dari segi wilayah, hampir semua pulau mencatat penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, kecuali Maluku dan Papua yang mengalami kenaikan.
Bali dan Nusa Tenggara menjadi wilayah dengan penurunan paling signifikan, yaitu sebesar 0,22 persen poin.
Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar penduduk miskin di Indonesia dengan 12,56 juta orang atau 52,66 persen dari total nasional.
Sebaliknya, Kalimantan mencatat jumlah penduduk miskin terendah, hanya 0,89 juta orang, setara dengan 3,75 persen dari total nasional.
Data ini diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, yang dilakukan terhadap 345 ribu rumah tangga di 514 kabupaten/kota.
Meski survei dilakukan Februari karena Maret bertepatan dengan Ramadan, hasilnya tetap merepresentasikan profil kemiskinan nasional secara akurat dan menjadi dasar perencanaan kebijakan ke depan.