BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik sebanyak 79 pejabat struktural dalam upaya penyegaran dan penataan organisasi. Pelantikan ini dilakukan secara hybrid, yakni tatap muka dan daring, yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, Kamis (3/7/2025). Para pejabat yang dilantik terdiri dari dua pejabat pimpinan tinggi pratama serta 77 pejabat administrator yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Nusron menyampaikan bahwa agenda pelantikan ini merupakan bagian dari proses konsolidasi internal yang telah dijalankan selama hampir delapan bulan terakhir. Ia menjelaskan bahwa pelantikan tersebut mencerminkan niat kuat kementerian dalam menyusun sistem karier yang lebih adil dan terukur. “Pelantikan ini bagian dari upaya membangun sistem karier yang lebih terukur, berjenjang, dan berbasis pada prinsip meritokrasi,” tegasnya.
Baca Juga: Permintaan Presiden Prabowo Dipenuhi Pangeran MBS, Termasuk Perumahan Jemaah Haji
Nusron mengakui bahwa penyusunan Peraturan Menteri terkait jalur karier pegawai masih dalam tahap akhir. Meskipun demikian, ia meyakinkan bahwa reorganisasi yang sedang berjalan sudah mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keadilan struktural dalam kementerian. “Pola proses reorganisasi maupun konsolidasi organisasi yang kita lakukan ini minimal sudah mendekati pola dari perjalanan karier yang tepat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya semangat penugasan nasional, terutama karena ATR/BPN merupakan instansi vertikal. Dalam hal ini, setiap pegawai diharapkan memiliki kesiapan untuk ditempatkan di seluruh penjuru Nusantara, termasuk daerah terpencil. “Semua pegawai harus mempunyai semangat nationwide. Setiap pegawai harus siap ditugaskan di pusat, di wilayah barat, tengah, timur, termasuk di wilayah terpencil,” ujar Nusron menegaskan.
Selain itu, ia memastikan bahwa proses mutasi maupun promosi jabatan di lingkungan ATR/BPN akan tetap mengacu pada prinsip meritokrasi, bukan atas dasar kedekatan pribadi. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan kepegawaian harus dilandasi pertimbangan objektif dan adil. “Mutasi maupun promosi harus berdasarkan sistem meritokrasi, bukan berdasarkan kedekatan atau unsur subjektivitas lainnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi ketimpangan penugasan di beberapa wilayah. Ia menyoroti adanya pegawai yang terlalu lama bertugas di satu tempat tanpa rotasi yang sehat. Oleh karena itu, penataan jabatan perlu dilakukan agar ada pemerataan beban kerja dan kesempatan pengembangan karier yang lebih merata.
Ia pun mengajak seluruh jajaran untuk mendukung reformasi organisasi demi mewujudkan ATR/BPN sebagai institusi yang kuat secara nasional dan menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. “Kita ingin menciptakan prinsip bahwa instansi kita adalah instansi nasional, maka harus punya prinsip nationwide. Mohon ini diterima dan bersabar bagi teman-teman yang belum bertugas di tengah dan sebagainya,” tutup Nusron.
Dua pejabat tinggi pratama yang resmi dilantik dalam kesempatan tersebut adalah Budi Santosa sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Einstein Al Makarima Mohammad sebagai Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN sebagai bentuk dukungan atas proses regenerasi dan pembinaan karier.
Simak Juga: H. Ajang Supandi, S.H.: Arsitek Kemenangan Gemilang Partai Gerindra Karawang
