BIMATA.ID, Jakarta – Isu pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan dan melebar hingga menyeret nama Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak mulai angkat bicara, termasuk yang menilai adanya tekanan terselubung terhadap kepala negara.
Mantan anggota Tim Mawar Kopassus, Fauka Noor Farid, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak sedikit pun gentar terhadap berbagai bentuk ancaman, baik dari kalangan elite politik maupun tokoh berpengaruh. Ia menampik bahwa Prabowo bisa ditekan oleh kelompok mana pun.
“Tidak ada yang namanya Pak Prabowo takut terhadap ancaman. Kelompok elite maupun orang yang katanya berpengaruh tidak dapat mengancam Pak Prabowo,” ujar Fauka, Selasa (15/7/2025).
Baca Juga: 30 Ribu Sarjana Siap Terjun Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo
Fauka, yang juga dikenal sebagai praktisi intelijen, menjelaskan bahwa sikap diam Prabowo terhadap isu pemakzulan Gibran bukan karena rasa takut atau karena beban politik tertentu.
“Beliau hanya ingin mencegah agar polemik tidak berkembang jauh, dan berisiko justru dimanipulasi untuk kepentingan elite politik tertentu dan pihak asing yang tak ingin Indonesia maju,” ucapnya.
Menurutnya, baik Prabowo maupun Gibran adalah pemimpin yang sah dan terpilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Karena itu, wacana pemakzulan keduanya bukanlah hal yang mudah dilakukan.
“Prabowo dan Gibran merupakan presiden dan wakil presiden RI yang sudah ditunjuk masyarakat untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan,” ujar Fauka menegaskan.
Ia pun menilai bahwa perbandingan dengan era Orde Baru tidak tepat. Dulu, presiden dan wapres dipilih MPR, sehingga isu pemakzulan lebih mudah dibicarakan. Kini, dengan sistem demokrasi langsung, isu tersebut sangat sensitif.
“Kalau zaman Orde Baru bisa kita dengan mudah bicara isu pemakzulan. Tapi kalau sekarang bicara pemakzulan, nanti dianggap mau mengembalikan Indonesia ke Orde Baru. Berisiko kan?” kata Ketua Tim Khusus 08 tersebut.
Fauka menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi seperti sekarang, pemakzulan hanya bisa dilakukan dalam kasus yang sangat berat, seperti kudeta atau tindakan kriminal luar biasa.
“Dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemakzulan wakil presiden hanya dapat dilakukan bila melakukan kudeta, atau berbuat tindakan yang tercela seperti kejahatan luar biasa,” tuturnya.
Sebagai Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka juga menyebut Presiden Prabowo dilindungi oleh tim khusus yang bekerja dalam senyap, tanpa perlu eksistensi publik. Tim ini memantau dinamika nasional dan memberi laporan intelijen secara berkala.
“Jadi tidak ada pak Prabowo takut dengan ancaman terselubung. Apalagi Pak Prabowo memiliki timsus bertugas memberikan informasi terkini terkait situasi Indonesia,” pungkas Fauka.
Simak Juga: Kesepakatan Dagang Prabowo-Trump: Strategi Cerdas Demi Ekspor dan Hilirisasi
