BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menetapkan target ambisius untuk menuntaskan penyusunan Peraturan Menteri mengenai skema dan prosedur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Peraturan ini dianggap penting untuk mendukung realisasi program pembangunan rumah rakyat yang didanai melalui instrumen pembiayaan dari Danantara.
“Kami akan kerja cepat untuk segera menyelesaikan Peraturan Menteri terkait usulan skema dan mekanisme KUR. Targetnya selesai akhir Juli ini,” tegas Maruarar saat memberi keterangan pers usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, membahas evaluasi pelaksanaan KUR semester pertama tahun ini, sekaligus mematangkan skema lanjutan untuk paruh kedua 2025.
Baca Juga: Sjafrie Sjamsoeddin Hadiri Ratas Dipimpin Presiden Prabowo Bahas Ketahanan Nasional
Maruarar menekankan bahwa kebijakan KUR sektor perumahan ini merupakan tindak lanjut dari dorongan kuat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. “Tindak lanjut dukungan yang begitu besar dari Bapak Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan,” ujar Maruarar.
Dalam penjelasannya, Maruarar menyoroti bahwa Program 3 Juta Rumah yang tengah digulirkan mendapat sambutan dan sokongan luas dari berbagai sektor. Menurutnya, sinergi lintas kementerian dan pelaku perumahan menjadi kunci dalam menjalankan misi besar ini.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat yang turut memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap agenda besar di sektor perumahan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani… atas kepercayaan dan dukungan terhadap sektor perumahan,” tutur Maruarar.
Maruarar tak lupa memberi apresiasi kepada seluruh jajaran internal di kementeriannya, termasuk BP Tapera, yang disebutnya turut berperan aktif dalam menyusun landasan regulasi untuk mempercepat realisasi pembangunan hunian rakyat.
Ia menambahkan bahwa Kementerian PKP tengah memfinalisasi beberapa regulasi penting lain dalam bentuk Peraturan Menteri sebagai dasar operasional di lapangan terkait pembiayaan, pembangunan, hingga renovasi rumah layak huni bagi masyarakat.
Sebagai informasi, dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp130 triliun disebut Maruarar sebagai momentum krusial untuk mendorong ekosistem perumahan bekerja lebih optimal. “Adanya dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp130 T tentunya menjadi angin segar bagi ekosistem perumahan…” pungkasnya.
Simak Juga: Hadir untuk Rakyat, Legislator Gerindra Salurkan 1.800 Paket Sembako di Kuningan
