BIMATA.ID, Surabaya – Tokoh nasional Mahfud MD menanggapi kemunculan surat dari sejumlah kiai Nahdlatul Ulama (NU) terkait Pilkada Jawa Timur dengan santai. Menurutnya, surat tersebut tidak bisa dianggap sebagai bentuk intervensi politik, melainkan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
“Menurut saya, itu bukan intervensi, melainkan aspirasi yang sah-sah saja dalam sistem demokrasi,” kata Mahfud usai menghadiri acara “Temu Tokoh Jawa Timur” di Surabaya pada Selasa malam, 23 Mei 2017.
Mahfud menjelaskan bahwa di era demokrasi seperti saat ini, aspirasi bisa muncul dari berbagai pihak, termasuk para tokoh agama. Ia menilai permintaan dari para kiai agar calon gubernur berasal dari kalangan NU adalah ekspresi politik yang wajar.
Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri KTT BRICS 2025, Tandai Indonesia Sebagai Anggota Penuh Baru
“Ini adalah proses biasa dalam demokrasi. Aspirasi itu untuk dipertimbangkan, bukan untuk memaksakan keputusan,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Lebih lanjut, Mahfud menyarankan agar aspirasi tersebut tak hanya disampaikan ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tapi juga ke partai lain. Pasalnya, menurut Mahfud, kader NU tidak hanya berada di satu partai, melainkan tersebar di berbagai kekuatan politik nasional.
“Tidak harus ke PKB saja, bisa juga ke PPP, NasDem, Golkar, dan partai-partai lain karena kader NU ada di banyak tempat,” tutur Mahfud, yang juga merupakan guru besar Universitas Islam Indonesia.
Saat diminta menyebutkan nama kader NU yang potensial menggantikan Gubernur Soekarwo untuk periode 2019–2024, Mahfud memilih untuk tidak berspekulasi. Ia mengaku tidak mengikuti perkembangan peta politik di Jawa Timur secara detail. “Saya belum mengikuti peta politik di sana, mari kita lihat saja bagaimana dinamika yang berkembang,” ujarnya singkat.
Sebagai informasi, surat dari 21 kiai NU itu muncul ke publik pada Minggu, 21 Mei 2017. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, dan berisi harapan agar keputusan terkait calon gubernur Jawa Timur melibatkan masukan dari para ulama. Musyawarah itu dipimpin oleh KH Anwar Iskandar dari Pondok Pesantren Al Amien, Kediri.
Simak Juga: Momen Indonesia Tampil Perdana di BRICS, Presiden Prabowo Disambut Langsung Presiden Lula