BIMATA.ID, Jakarta – Dalam rangka mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah, Wakil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menghadiri pertemuan diskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna penyediaan data backlog perumahan, serta upaya digitalisasi data kepemilikan rumah di Indonesia. Diskusi tersebut dilaksanakan di Kantor BPS Ruang Rapat Gedung 3, Jalan Dr. Sutomo – Jakarta Pusat, pada Selasa (24/06/2025)
“Data backlog perumahan dibutuhkan untuk mengeskalasi target pembangunan rumah per tahun dari yang semula 140.000 unit menjadi 2 juta rumah per tahun.” ungkap Fahri Hamzah.
Menurutnya, Kementerian PKP memiliki 3 fokus utama dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.
Baca juga: Bappenas: Amran Sulaiman Mampu Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo
“Program 3 juta rumah akan difokuskan melalui BSPS untuk renovasi sebanyak 2 juta rumah. BSPS sendiri akan berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena memprioritaskan permukiman di kawasan pesisir. Sedangkan untuk pengadaan rumah vertikal sebanyak 1 juta rumah akan menggunakan dana dari Danantara.” jelasnya.
Selain berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Koperasi Merah Putih rencananya akan dilibatkan dalam pengadaan material bangunan yang sesuai dengan peraturan sehingga rumah yang direnovasi nantinya memenuhi syarat-syarat SDGs, yaitu sanitasi yang layak, atap-lantai-dinding yang kuat, hingga pencahayaan dan udara yang cukup.
Namun, adapun kendala yang dihadapi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah adanya perbedaan data kepemilikan rumah antara data dari DTSEN, Regsosek, serta DTKE yang bersumber dari BPS.
Lihat juga: Muzani: Sikap Politik Luar Negeri Presiden Prabowo Perkuat Wibawa Indonesia
Diketahui, rencana tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya kelengkapan data dari DTSEN Kementerian PKP yang diterima hanya sampai di desil 8, sedangkan data yang dimiliki FLPP dari 2020-2025 banyak terkendala NIK, dimana 8.280.000 dari 12 juta yang ada sudah menerima bantuan.
Sebagai informasi, BPS menyatakan siap menyediakan data desil perumahan melalui model perangkingan. Namun , BPS meminta Kementerian PKP menyerahkan data FLPP yang ada sejak 2020-2025 untuk diintegrasikan dengan data terbaru.
