BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyatakan komitmennya untuk mencari solusi terbaik dan paling tepat atas tuntutan para mitra pengemudi ojek daring (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa pada 20 Mei 2025 lalu.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Suntana, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini sedang melakukan jajak pendapat dan kajian menyeluruh dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk perusahaan aplikator, mitra pengemudi, dan juga pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi.
“Kajian yang kami lakukan melihat dari berbagai aspek, agar menemukan win-win solution. Ini penting agar jangan sampai merusak ekosistem jasa transportasi daring yang sudah terbentuk,” ujar Suntana.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat setidaknya lima tuntutan utama dari para pengemudi ojol yang menjadi perhatian pemerintah.
Salah satunya adalah pemberian sanksi kepada perusahaan aplikasi yang dinilai melanggar Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan KP 101 Tahun 2022.
Tuntutan lainnya adalah permintaan kepada Komisi V DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator agar semua suara bisa didengar dan difasilitasi secara adil.
Para pengemudi juga meminta agar potongan biaya yang diambil perusahaan aplikator ditetapkan maksimal 10 persen.
Selain itu, mereka menghendaki peninjauan ulang tarif penumpang serta penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang yang dianggap masih belum berpihak pada pengemudi.
“Berkaitan dengan tuntutan ini, kami sudah melaksanakan rapat bersama pihak-pihak terkait. Beberapa poin sudah disepakati secara temporer, dan ini akan terus dikaji secara mendalam,” lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan pemerintah agar bertindak cepat dan hati-hati dalam mengambil keputusan.
Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas roda ekonomi digital yang sudah melibatkan jutaan pengemudi dan pelaku UMKM.
“Mitra pengemudi ada jutaan orang, dan UMKM yang terlibat di platform penjualan juga puluhan juta. Pemerintah harus arif dan bijaksana, mengambil keputusan berdasarkan data yang valid sehingga bisa menguntungkan semua pihak,” pungkas Lasarus.
