BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto membuka kegiatan Entry Meeting Satgas Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025.
Acara ini berlangsung di ruang rapat Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemhan dan dihadiri oleh Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Dalam sambutannya, Wamenhan menekankan bahwa penatausahaan dan pemanfaatan BMN memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kinerja Kemhan dan TNI.
Ia menyebut bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan yang tertib dan transparan sangat penting bagi kualitas penyelenggaraan tugas di lingkungan kementerian pertahanan dan militer.
“Saat ini, pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi semakin penting bagi pemerintah, termasuk Kemhan dan TNI. Oleh karena itu, kami terus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, khususnya dalam hal pelaporan keuangan,” ujar Wamenhan Donny.
Ia juga menegaskan bahwa penatausahaan BMN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab besar dalam mencatat, melaporkan, dan mengamankan seluruh aset negara yang dimiliki dan digunakan oleh Kemhan dan TNI.
Lebih lanjut, Wamenhan mendorong semua pihak untuk memahami pentingnya administrasi BMN sebagai bagian integral dari upaya membangun sistem pertahanan negara yang profesional dan terpercaya. Seluruh proses pengelolaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menutup arahannya, Wamenhan menyampaikan harapan agar seluruh jajaran di Kemhan dan TNI terus meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam pengelolaan BMN.
Ia juga meminta agar sistem pelaporan keuangan dan administrasi pemanfaatan aset dilakukan secara tertib dan tepat waktu.
Kegiatan Entry Meeting ini merupakan bagian dari langkah awal dalam pembentukan satuan tugas yang akan fokus pada peningkatan penertiban dan pemanfaatan aset negara secara optimal di lingkungan pertahanan dan militer.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah para pejabat Eselon I dan II di Kemhan, perwakilan dari Kementerian Keuangan, serta pejabat dari Mabes TNI dan masing-masing Mabes Angkatan (TNI AD, AL, dan AU).
Kegiatan ini menandai komitmen lintas institusi untuk mewujudkan pengelolaan aset negara yang lebih akuntabel dan profesional.
