BIMATA.ID, Gaza – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Rabu (25/6) mengeluarkan peringatan serius tentang ancaman kematian akibat kehausan yang dihadapi warga Gaza.
Krisis air akut terjadi menyusul pembatasan bahan bakar dan serangan militer Israel yang melumpuhkan infrastruktur air di wilayah kantong tersebut.
Dalam pernyataan resminya yang diunggah di Facebook, UNRWA menyebut bahwa jutaan warga Gaza kini berada di ambang maut akibat kehausan.
Sistem air yang rusak akibat agresi Israel dan blokade bahan bakar telah menghancurkan kemampuan distribusi air bersih.
“Hanya 40 persen fasilitas produksi air minum yang masih beroperasi,” tulis UNRWA. Mereka menyebut kondisi Gaza saat ini sebagai “ambang kekeringan yang disebabkan manusia”.
Kemampuan UNRWA dalam menyediakan air bersih juga mengalami penurunan drastis, bahkan hanya setengah dari volume yang biasa diberikan saat gencatan senjata terakhir masih berlaku sebelum dibatalkan Israel pada pertengahan Maret.
Situasi ini memburuk karena pemboman tanpa henti, perintah evakuasi paksa, serta blokade bahan bakar yang sudah berlangsung lebih dari 100 hari.
Banyak sumur tidak bisa diakses karena berada di zona berbahaya atau tidak bisa beroperasi karena tidak ada bahan bakar untuk menyalakannya.
UNRWA menambahkan bahwa jaringan pipa juga rusak berat dan banyak truk tangki air tidak bisa mengantarkan pasokan ke lokasi-lokasi terdampak.
Badan ini kembali mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata guna mencegah krisis kemanusiaan lebih jauh.
Bulan lalu, pemerintah daerah di Gaza memperingatkan bahwa mereka tidak lagi mampu menjalankan layanan dasar seperti pengoperasian sumur air. Menurut kantor media pemerintah Gaza, setidaknya 719 sumur air telah dihancurkan atau dinonaktifkan oleh pasukan Israel sejak Oktober 2023.
Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia atas air minum dan sanitasi, Pedro Arrojo-Agudo, menyebut bahwa penghancuran infrastruktur air Gaza dan penolakan akses terhadap air bersih merupakan “bom sunyi yang mematikan”.
Krisis ini terjadi di tengah semakin parahnya bencana kemanusiaan akibat penutupan perbatasan dan penghentian bantuan kemanusiaan sejak awal Maret.