BIMATA.ID, Kuningan – Pengelolaan Waduk Darma yang berlokasi di Kabupaten Kuningan menjadi perhatian khusus Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, SH., MM. Ia menegaskan bahwa sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, waduk tersebut seharusnya dikelola secara inklusif agar memberikan dampak positif langsung kepada warga di sekitar wilayah.
“Waduk Darma memang milik Pemprov dan kini dikelola oleh BUMD. Tapi jangan sampai Kabupaten Kuningan, yang menjadi lokasi aset ini, hanya merasakan beban dampaknya saja,” ujar Tina dalam pernyataannya, Rabu (11/6/2025).
Menurut Tina, keberadaan waduk tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi keuntungan yang dinikmati pemerintah provinsi. Ia menekankan perlunya ada mekanisme konkret yang memastikan masyarakat setempat juga memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan waduk, baik dalam bentuk program ekonomi maupun lingkungan.
“Harus ada kontribusi nyata yang kembali ke masyarakat, apakah itu dalam bentuk bagi hasil, CSR, atau program sosial lain yang benar-benar dirasakan warga,” katanya menegaskan.
Baca Juga: Prabowo Pilih Rusia, Bukan G7: Langkah Diplomasi Strategis dan Mandiri
Ia mencontohkan peristiwa saat Waduk Darma mengalami gangguan akibat penumpukan eceng gondok yang menyebabkan sebagian area operasional ditutup. Dalam situasi tersebut, Tina menyoroti bahwa pemerintah daerah justru yang menanggung beban penanganan, padahal asetnya dikelola oleh provinsi.
“Waktu Waduk Darma terganggu karena eceng gondok, yang paling terdampak itu Pemkab dan masyarakat sekitar. Tapi kalau bicara keuntungan, tidak ada porsi yang kembali secara langsung ke warga. Ini tidak adil,” jelasnya.
Tina mendesak agar Pemprov Jabar lebih terbuka dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun aturan maupun sistem pembagian manfaat dari waduk. Ia juga menyarankan agar desa-desa di sekitar waduk turut dilibatkan dalam pengelolaan untuk menciptakan rasa memiliki dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
“Libatkan desa penyangga dalam tata kelola Waduk Darma. Ini akan membangun kepedulian bersama dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” tandasnya. Bagi Tina, pengelolaan aset publik seperti Waduk Darma harus dilandasi prinsip keadilan dan pemerataan manfaat, bukan sekadar keuntungan finansial untuk pemerintah.
“Jangan melihat aset hanya dari sisi profit. Nilai sejatinya terletak pada seberapa besar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga di sekitarnya. Itulah pembangunan yang adil,” pungkas Tina.
Simak Juga: Sinergi Gerindra dan Bolone Danang Diperkuat di Pati, Danang W.S Siap Kawal Aspirasi Rakyat
