BIMATA.ID, Jakarta – Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan tanggapan terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Sebagai Ketua MPR RI, ia mengaku belum menerima informasi apapun mengenai perombakan kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Menurutnya, tidak ada pihak lain yang berhak mengintervensi atau mengatur urusan tersebut. “Saya enggak dengar, itu semua hak prerogatif presiden, adakah presiden menganggap perlu, kalau perlu kapan, siapa?. Saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Selain itu, Muzani juga mengomentari pidato Presiden Prabowo saat Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta pada Senin (2/6/2025). Ia menyampaikan bahwa pesan tersebut tidak hanya ditujukan kepada para menteri, melainkan juga kepada lembaga perwakilan rakyat. “Saya kira bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya, pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya, beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik,” jelas Muzani.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya harus diberhentikan. Pernyataan ini disampaikannya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kemenlu, Jakarta. “Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa segala bentuk penyelewengan dan kebocoran anggaran harus dihentikan. Ia meminta pejabat yang tidak kompeten lebih baik mengundurkan diri sebelum diberhentikan secara resmi. “Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Presiden juga mengajak masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan pejabat. Dengan kemajuan teknologi, setiap warga di desa pun dapat menggunakan gadget untuk mendokumentasikan bukti pelanggaran tersebut. “Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan! Sekarang kita punya teknologi setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya,” pungkas Presiden Prabowo.
Simak Juga: Prabowo Singgung Intervensi Asing Lewat LSM, PCO: Tidak Semua LSM