BIMATA.ID, Jakarta – Pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap konflik sosial yang terjadi di wilayah Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur.
Mengenai hal itu, telah disepakati langkah-langkah konkret untuk memulihkan kondisi sosial, dan fisik di wilayah terdampak.
Pratikno menegaskan, bahwa penanganan konflik melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terlibat dalam sengketa.
“Kami sudah merencanakan pembangunan rumah yang rusak akibat konflik. Proses administrasinya sedang diupayakan, termasuk membicarakan dengan pihak-pihak yang bersengketa agar konflik tidak terulang kembali,” jelas Pratikno dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menko PMK Pratikno di Jakarta, Rabu (20/11/2024) lalu.
Langkah rekonsiliasi dilakukan seiring dengan penyusunan skema bantuan dan dukungan logistik untuk warga terdampak. Pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui musyawarah bersama dengan pendekatan budaya lokal yang inklusif.
Pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak akan dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Pemerintah daerah dan pusat akan berkoordinasi untuk memastikan perbaikan dilakukan adil, cepat, dan tidak menimbulkan ketegangan baru di masyarakat.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Agraria Nusron Wahid, Menteri PKP Maruarar Sirait, Mendagri Tito Karnavian, hingga Kepala BNPB Suharyanto. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen nasional terhadap penanganan krisis di Flores Timur secara menyeluruh.
Lihat juga: Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Prabowo dan Trump Bicarakan Tarif Resiprokal Lewat Telepon
