BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani mengingatkan Menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu untuk membuat kajian yang komprehensif sebelum mengeluarkan kebijakan.
Menurutnya, hal itu diperlukan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan permasalahan baru yang kemudian membebani Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga turun tangan mempercepat penyelesaian masalah Pulau Enggano di Bengkulu yang terisolasi selama beberapa waktu terakhir karena pendangkalan pelabuhan.
Baca juga: Dorong Swasembada, Prabowo Targetkan 1 Juta Ton Jagung dari Dalam Negeri
“Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden,” ujar Muzani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (25/06/2025).
Diketahui, pernyataan itu disampaikan Muzani pada saat menanggapi pertanyaan soal banyaknya persoalan yang mengharuskan Presiden Prabowo turun tangan untuk menyelesaikannya.
“Supaya Presiden tidak dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan,” pungkasnya.
Lihat juga: Prabowo: Indonesia Harus Bisa Terima Pasien dari Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik
