BIMATA.ID, Jakarta – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) akan berkoordinasi secara intens terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako dengan lembaga penyalur bansos (Himbara), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Di triwulan kedua ini, kami menyalurkan bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Rabu (18/06/2025).
Menurutnya, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan kepada 80 persen atau 7.991.160 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu, bansos sembako telah disalurkan kepada 14 juta lebih KPM atau 78 persen.
Baca juga: Dengan Visi Tegas, Prabowo Akhiri Era Lama dan Siapkan Sistem Anti-Pungli yang Lebih Kuat
“Kita harapkan minggu ini tuntas, kecuali memang ada beberapa KPM yang gagal salur, yaitu sebanyak 1.323.459 KPM,” ungkapnya.
Namun, ada sejumlah kendala yang menyebabkan penyaluran bansos belum mencapai 100 persen. Pertama, rekening tidak aktif atau tidak ditemukan.
“Tentu kami dengan Badan Pusat Statistik (BPS) nanti akan berkoordinasi dengan Himbara menemukan rekening tidak aktif dan rekening tidak ditemukan,” jelasnya.
Lihat juga: Arahan Presiden Prabowo Menhut Raja Juli Atas Tinjau Progres Konservasi Gajah Peusangan di Aceh Tengah
Pada saat ini, Kemensos terus berkoordinasi dengan Himbara, dan jika diperlukan juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima transfer atau mungkin ini ada hal-hal aneh yang perlu ditindaklanjuti,” tuturnya.
Maka dari itu, Ia meminta agar KPM yang belum menerima bansos agar aktif melapor dengan melampirkan bukti. Saluran laporan dapat lewat aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.
Simak juga: Presiden Prabowo Mulai Kunjungan Resmi ke Rusia, Bertemu Putin dan Hadiri Forum Ekonomi Dunia
“Kita siapkan jalur formal dan partisipasi. Kita buka seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usul sanggah,” ujarnya.