Jemaah Haji Asal Dapil Jabar X Keluhkan Kekurangan Tempat Tidur di Mina, Timwas DPR HRA Turun Langsung
BIMATA.ID,Makkah – Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI melakukan inspeksi langsung ke sejumlah hotel tempat jemaah haji Indonesia menginap di Makkah.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan menindaklanjuti berbagai persoalan pelayanan haji, terutama yang berkaitan dengan penyedia layanan dari pihak Arab Saudi (syarikah).
Salah satu anggota Timwas, Rokhmat Ardiyan, yang juga anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, mengunjungi sektor tujuh dan delapan di wilayah pemondokan Makkah. Dua sektor ini diketahui menampung sebagian besar jamaah asal Kabupaten Kuningan, Ciamis, dan Cirebon.
Dalam dialog langsung bersama jemaah, Rokhmat mendengarkan keluhan soal kekurangan fasilitas, terutama terkait tempat tidur di Mina menjelang puncak haji.
Keluhan ini disampaikan langsung oleh perwakilan jemaah asal Kuningan, Aang Asyari, yang menyebutkan masih ada kekurangan sekitar 60 tempat tidur bagi jemaah dari kloter mereka.
“Kami sudah sampaikan ke perwakilan syarikah, tapi tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya kami beri pengertian ke jemaah: yang penting semua bisa masuk ke tenda, walau hanya bisa duduk dan tidak bisa tidur berbaring,”ujar Aang.
Menanggapi hal tersebut, Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa Timwas DPR telah meminta Kementerian Agama (Kemenag) RI agar mengkomunikasikan hal ini secara tegas kepada syarikah.
“Kami mendesak Kemenag agar benar-benar mempersiapkan fasilitas di Mina dan Arafah dengan matang. Apalagi Bapak Presiden memberi perhatian penuh terhadap pelayanan haji,” tegas Ardiyan.
Selain dari Kuningan, keluhan juga datang dari jemaah asal Kabupaten Ciamis yang berada di sektor delapan.
Mereka mengeluhkan keterlambatan distribusi kartu Nusuk, dokumen penting yang menjadi syarat masuk ke Masjidil Haram, serta wilayah Arafah, Mina, dan Muzdalifah.
Meskipun versi digital kartu Nusuk tersedia, banyak jemaah merasa kurang tenang jika tidak memegang kartu fisiknya.
“Ibadah kami jadi tidak tenang karena sampai sekarang belum menerima kartu Nusuk. Padahal besok kami mulai bergerak ke Arafah,” ujar Dede Jajat, jemaah asal Ciamis.
Keluhan lain terkait rasa makanan katering yang dianggap kurang sesuai dengan lidah jemaah, meskipun dari sisi ketepatan waktu distribusi dianggap baik.
Menanggapi berbagai persoalan itu, Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa Timwas DPR telah menekan pemerintah agar segera menyelesaikan distribusi kartu Nusuk.
“Saya kemarin cukup keras dalam rapat dengan Menag, Dirjen PHU, dan para direktur. Kami sepakati, kartu Nusuk harus sudah diterima jemaah maksimal hari ini, pukul 12 malam waktu Arab Saudi,” ujar Rokhmat.
Berdasarkan data resmi Kemenag, masih ada sekitar 0,7 persen atau sekitar 1.000 jemaah Indonesia yang belum menerima kartu Nusuk.
Kemenag telah meminta syarikah untuk menyelesaikan pencetakan kartu sebelum jemaah mulai bergerak ke Arafah.
Langkah inspeksi langsung ini merupakan bagian dari komitmen Timwas DPR untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan baik.
Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa tugas pengawasan ini dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rakyat, khususnya jemaah haji Indonesia.
“Saya hadir di sini untuk mendengarkan langsung dan memastikan suara jemaah tersampaikan. Apalagi ini adalah masa-masa krusial menjelang puncak haji,” ujarnya.
Dengan semakin dekatnya pelaksanaan wukuf di Arafah, berbagai persoalan teknis seperti akomodasi, logistik, dan dokumen perjalanan menjadi fokus utama pemantauan Timwas.
