Iran Desak PBB Akui AS dan Israel Sebagai Pemicu Agresi, Tuntut Kompensasi
BIMATA.ID, Teheran – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar secara resmi mengakui Israel dan Amerika Serikat sebagai pihak yang memulai tindakan agresi terhadap Iran.
Dalam surat resminya kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Iran juga menuntut agar kedua negara tersebut bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.
“Kami secara resmi meminta agar Dewan Keamanan mengakui rezim Israel dan Amerika Serikat sebagai inisiator tindakan agresi dan mengakui tanggung jawab mereka, termasuk pembayaran kompensasi dan reparasi,” demikian bunyi surat tersebut seperti dikutip dari saluran resmi Telegram Araghchi.
Araghchi juga menyerukan agar Dewan Keamanan mengambil langkah konkret untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan dan mengupayakan keadilan internasional bagi korban konflik.
Agresi terbaru dimulai pada malam 13 Juni, saat Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap sejumlah fasilitas di Iran.
Israel menuduh Teheran menjalankan program nuklir militer rahasia,serangan itu menargetkan fasilitas nuklir, jenderal militer, ilmuwan nuklir, dan pangkalan udara strategis Iran.
Iran membantah tuduhan tersebut dan segera melakukan serangan balasan.
Selama 12 hari, konflik antara kedua negara berlangsung sengit, hingga Amerika Serikat ikut terlibat dengan melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni malam.
Sebagai respons, Iran meluncurkan rudal ke arah pangkalan militer AS di Al Udeid, Qatar, pada 23 Juni malam.
Namun, Teheran menegaskan bahwa tindakannya itu bukan bentuk eskalasi, melainkan respons terbatas atas tindakan agresi sebelumnya.
Menanggapi perkembangan ini, Presiden AS Donald Trump menyatakan harapannya bahwa serangan Iran ke pangkalan AS menjadi “pelampiasan terakhir” dan membuka jalan bagi perdamaian di kawasan.
Ia menambahkan bahwa Israel dan Iran telah menyepakati gencatan senjata.
Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan berlaku penuh 24 jam setelah disepakati, dan secara resmi mengakhiri perang yang telah berlangsung selama hampir dua minggu di kawasan yang sudah lama terbelit konflik geopolitik itu.
