BIMATA.ID, Jakarta – Dalam rangka mempercepat target nasional Program 3 Juta Rumah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, melakukan pertemuan strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta Pusat. Pertemuan ini membahas penyediaan data backlog perumahan nasional dan rencana digitalisasi data kepemilikan rumah.
Fahri menyampaikan bahwa keberadaan data backlog yang akurat sangat penting untuk mendukung eskalasi target pembangunan rumah, dari yang sebelumnya hanya 140.000 unit per tahun menjadi 2 juta unit. Ia menjelaskan bahwa Kementerian PKP memiliki tiga fokus utama dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
“Program 3 Juta Rumah akan difokuskan melalui BSPS untuk renovasi 2 juta rumah, khususnya di kawasan pesisir melalui kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sementara itu, pengadaan 1 juta rumah vertikal akan didanai melalui Danantara,” ujar Fahri.
Baca Juga: Dasco : Komisi DPR I Akan Temui Presiden Prabowo Bahas Konflik Iran-Israel
Selain menggandeng KKP, Koperasi Merah Putih juga akan dilibatkan dalam penyediaan material bangunan agar hasil renovasi sesuai dengan standar SDGs, seperti sanitasi yang layak, struktur bangunan yang kokoh, serta pencahayaan dan ventilasi yang memadai. Keterlibatan koperasi ini diharapkan tidak hanya memenuhi kualitas pembangunan, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
Namun, Fahri juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, yakni perbedaan signifikan dalam data kepemilikan rumah yang dimiliki oleh DTSEN, Regsosek, dan DTKE. Ia menilai perbedaan angka antara backlog Susenas sebesar 9,9 juta dan data DTSEN sebesar 15 juta perlu dijembatani untuk memastikan intervensi program yang tepat sasaran. “Data DTSEN dihitung berdasarkan satuan keluarga yang tinggal di rumah tidak layak. Ini bisa jadi dasar kuat bagi intervensi pemerintah,” jelasnya.
Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyatakan bahwa pihaknya siap menyediakan data desil perumahan melalui sistem perangkingan, namun meminta Kementerian PKP untuk lebih dulu menyerahkan data FLPP dari 2020–2025 agar dapat diintegrasikan. Sonny menegaskan pentingnya digitalisasi data perumahan untuk mendukung efisiensi kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah ke depan.
Simak Juga: Prabowo: Indonesia Harus Bisa Terima Pasien dari Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik
