BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mengingatkan para menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk melakukan kajian secara menyeluruh sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Ia menilai, hal ini penting agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru yang justru akan membebani Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan Muzani saat menjawab pertanyaan awak media mengenai banyaknya permasalahan yang belakangan mengharuskan Presiden turun langsung untuk menangani.
“Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Baca Juga: Muzani: Sikap Politik Luar Negeri Presiden Prabowo Perkuat Wibawa Indonesia
Salah satu contoh yang disorot adalah konflik batas wilayah yang melibatkan empat pulau yang disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Masalah ini muncul setelah keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari Sumatera Utara, bukan Aceh.
Selain itu, Muzani juga menyinggung keterlibatan Presiden dalam penanganan isolasi Pulau Enggano di Bengkulu akibat pendangkalan pelabuhan. Menurutnya, persoalan seperti itu seharusnya bisa ditangani di tingkat kementerian atau lembaga terkait, tanpa perlu Presiden turun langsung.
“Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain,” tambahnya.
Ia menekankan, jika para menteri dapat menyelesaikan berbagai masalah teknis secara cepat dan efektif, maka Presiden bisa lebih fokus pada agenda-agenda besar dan strategis untuk kemajuan bangsa.
“Supaya Presiden tidak dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan,” pungkas Muzani.
Simak Juga: Kunjungan Kerja ke Bali, Prabowo Fokus pada Sektor Kesehatan dan Ekonomi