BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan perubahan besar di tubuh Kementerian Keuangan dengan menyetujui penataan ulang struktur organisasi dan pengisian posisi strategis eselon I. Sebanyak 22 pejabat tinggi madya resmi dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menempati jabatan penting di kementerian tersebut.
Pelantikan para pejabat dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkeu. “Presiden Prabowo telah menetapkan struktur baru di lingkungan kementerian keuangan. Struktur baru inilah yang menegaskan anda semuanya, baik pejabat yang sama sekali baru masuk Kemenkeu maupun pejabat lama,” ujar Sri Mulyani saat upacara pelantikan di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Salah satu wajah lama yang mendapat posisi baru adalah Suryo Utomo. Ia dilantik menjadi Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak sejak tahun 2019. “Pak Suryo Utomo yang tabah ya, bapak diberikan tugas baru menjadi Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya.
Baca Juga: Mensos : Presiden Prabowo Targetkan 100 Titik Sekolah Rakyat, 65 Siap Beroperasi Juli 2025
Posisi Dirjen Pajak yang ditinggalkan Suryo kini ditempati oleh Bimo Wijayanto, sosok yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Di posisi lain, Sri Mulyani juga melantik Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani, yang kini menjabat Dirjen Perimbangan Keuangan.
Sementara itu, Luky Alfirman dipercaya sebagai Dirjen Anggaran menggantikan Isa Rachmatarwata yang terjerat kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Febrio Nathan Kacaribu kini mengisi posisi baru sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, setelah sebelumnya menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Beberapa pejabat lainnya tetap menjabat posisi semula, seperti Astera Primanto Bhakti (Dirjen Perbendaharaan), Rionald Silaban (Dirjen Kekayaan Negara), dan Suminto (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko).
Simak Juga: Beri Kebijakan Pro-Rakyat Saat Mayday, Jadi Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo kepada Rakyat Kecil
