BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa mayoritas buruh Indonesia berada di barisan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (01/05/2025).
“Banyak sekali hari ini, Prabowo memberikan harapan, optimisme, dan perlindungan pada kaum buruh. Kami buruh percaya,” ujar Said di hadapan massa buruh.
Ia menambahkan, “Boleh saya klaim, 90 persen buruh Indonesia mendukung Pak Prabowo dan akan berjuang bersama beliau hingga kesejahteraan buruh terwujud.”sambungnya.
Dalam perayaan May Day kali ini, sekitar 200 ribu buruh hadir dan menyuarakan enam tuntutan utama kepada Presiden Prabowo.
Tuntutan tersebut meliputi penghapusan outsourcing, penetapan standar upah layak, pembentukan Satgas PHK, pengesahan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta dukungan terhadap RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Prabowo menyatakan dirinya sebagai presiden bagi buruh, petani, nelayan, dan seluruh rakyat kecil.
“Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah,” kata Prabowo saat menyampaikan sambutan di atas panggung peringatan May Day.
Prabowo kemudian mengumumkan sejumlah komitmen, salah satunya adalah rencana untuk menghapus sistem outsourcing.
Ia mengatakan akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari dan menyiapkan langkah konkret untuk menghapus praktik kerja alih daya yang selama ini dinilai merugikan pekerja.
Sebagai hadiah untuk buruh, Prabowo juga menjanjikan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan berisi perwakilan buruh dari seluruh Indonesia.
Ia menyebut, dewan tersebut akan bertugas memberikan masukan langsung kepada presiden terkait regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan.
Tak hanya itu, Prabowo menyatakan rencananya membentuk Satuan Tugas PHK yang akan mengawasi dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya,” tegasnya.
Hal lain yang menarik dari sambutan Prabowo adalah dukungannya terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Marsinah, aktivis buruh yang tewas tahun 1993.
Ia juga menyuarakan komitmen untuk mendorong pengesahan RUU PPRT, RUU Perlindungan Pekerja di Sektor Kelautan dan Perikanan, serta UU Perampasan Aset yang disebutnya penting dalam agenda pemberantasan korupsi.
