BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) agar tidak melakukan tindakan yang mengganggu dunia usaha, apalagi sampai melakukan pemalakan.
Arahan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Pernyataan itu diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman usai mengikuti sidang kabinet.
“Tadi juga Bapak Presiden menyampaikan masalah ormas, yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak, dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu,” kata Dudung.
Dudung menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tetap membuka ruang dialog bagi ormas, selama dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional.
Menurutnya, ormas dapat berkontribusi positif melalui masukan yang membangun.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan melakukan pendataan terhadap ormas yang dinilai meresahkan.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi gangguan terhadap keamanan dan investasi yang belakangan meningkat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan, ormas yang terdaftar di Kemendagri akan diawasi secara ketat dan dapat dikenai sanksi tegas jika terbukti melanggar hukum.
Sanksi bisa berupa pencabutan status hingga proses pidana bagi pelanggaran berat.
Untuk itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah dan forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) melakukan pemetaan terhadap ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran.
Langkah ini bertujuan memastikan ormas tidak menjadi ancaman bagi ketertiban umum dan investasi.
Selain itu, pemerintah juga telah meminta setiap daerah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani ormas yang bermasalah.
Satgas ini bertugas melakukan penertiban, pembinaan, serta pemberdayaan terhadap ormas sesuai aturan hukum yang berlaku.
Sorotan terhadap ormas muncul akibat sejumlah insiden, mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok hingga penyegelan pabrik oleh ormas di Kalimantan Tengah.
ahkan, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno sempat menyebut ada ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
Pemerintah pun menegaskan tidak akan mentoleransi aksi-aksi ormas yang mengganggu stabilitas nasional.
