BIMATA.ID, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, di Istana Merdeka, Jakarta.
Pertemuan ini membahas arah strategis investasi BUMN ke depan serta penguatan tata kelola proyek-proyek nasional.
Dalam keterangan pers usai pertemuan, Rosan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar seluruh investasi yang dikelola Danantara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan tata kelola yang baik.
Arahan tersebut mencakup sektor hilirisasi, energi bersih, dan penciptaan lapangan kerja.
“Penekanan beliau sangat jelas pada tata kelola, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selain itu, BUMN diharapkan menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja,” ujar Rosan.
Ia menambahkan, untuk mewujudkan arahan tersebut, Danantara akan membentuk tim profesional dan membuka ruang seluas-luasnya bagi pakar dari berbagai bidang untuk turut mengawal investasi.
Hal ini dilakukan untuk menjaga profesionalisme dan keberlanjutan proyek.
“Tim-tim ahli akan kami tempatkan secara khusus, dan terbuka juga untuk melibatkan expert dari berbagai sektor. Tujuannya agar tata kelola semakin kuat dan bertanggung jawab terhadap setiap dana yang digunakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa sejumlah proyek strategis yang berada dalam portofolio Danantara telah melalui tahapan due diligence secara menyeluruh, mulai dari aspek finansial, hukum, administrasi, hingga teknologi.
Proyek-proyek tersebut kini memasuki tahap akhir sebelum eksekusi.
“Kami pastikan semua proses dijalankan secara benar, komprehensif, dan sesuai aturan. Nantinya, publik juga bisa mengetahui apa saja investasi yang kami lakukan karena transparansi adalah komitmen kami,” tegasnya.
Dalam pertemuan terbatas tersebut, turut hadir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pertemuan ini dinilai strategis dalam memastikan visi investasi nasional sejalan dengan agenda pembangunan pemerintahan Prabowo.
