BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghapus utang para petani dan masyarakat kecil di perbankan yang dinilai membebani kehidupan mereka.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dan mengembalikan akses pembiayaan kepada rakyat kecil.
Menurut Presiden, utang-utang lama yang menumpuk selama puluhan tahun telah membuat petani dan nelayan tidak lagi memiliki akses kredit perbankan.
Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa mencari pembiayaan dari rentenir maupun pinjaman online (pinjol) dengan bunga tinggi yang menyengsarakan.
“Masalah sekian puluh tahun lalu, utang orang kecil yang sebenarnya dihapus bank masih dituntut. Jutaan petani dan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa mereka pinjam dari rentenir dan pinjol,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.
Presiden juga menyoroti praktik pinjol yang mengenakan bunga harian sangat tinggi dan menjebak petani dalam utang berkepanjangan.
“Padahal (pinjol) rentenir yang gila bunganya, harian,” tambahnya dengan nada prihatin.
Meski berencana menghapus utang petani dan masyarakat kecil, Prabowo menegaskan kebijakan ini akan tetap mempertimbangkan stabilitas fiskal negara.
Pemerintah akan tetap disiplin menjaga defisit anggaran berada dalam batas aman.
“Kita akan tetap disiplin. Kita pelihara defisit tetap terjaga 2,5 persen dari GDP,” ujarnya.
Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya mengungkap bahwa sekitar 6 juta petani dan nelayan masih memiliki catatan utang di bank, padahal sebagian besar utang itu telah dihapusbukukan dan ditanggung oleh asuransi perbankan.
Namun, hak tagih bank belum dihapus, sehingga mereka tetap dianggap debitur bermasalah.
Hashim menyebut utang tersebut berasal dari masa krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan beberapa kejadian lainnya.
Akibatnya, para petani dan nelayan tidak bisa mengakses kredit resmi dan hanya bergantung pada pembiayaan informal yang membebani.
“Ternyata semua utang ini sudah lama dihapusbukukan, tapi hak tagihnya belum dihapus,” katanya.
“Ini harus diubah,” tegas Hashim.
Ia menyebut bahwa saat menyampaikan temuan tersebut kepada Prabowo pada tahun 2023, Presiden langsung menyetujui rencana penghapusan utang demi membantu para petani dan nelayan keluar dari jeratan utang yang tidak adil.