BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menerbitkan 28 kebijakan baru disertai hampir 200 aturan turunan. Langkah ini dinilai sebagai bukti bahwa mesin birokrasi nasional bergerak dengan cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Penerbitan kebijakan dan aturan turunan tersebut mencerminkan efektivitas kerja birokrasi. Namun demikian, setiap kebijakan tetap harus dikawal dengan evaluasi yang obyektif agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan dampak negatif di lapangan,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Aturan-aturan turunan tersebut mencakup Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), hingga Instruksi Presiden (Inpres) yang menjadi pedoman implementasi kebijakan di berbagai sektor strategis.
Menurut Prasetyo, percepatan ini bertujuan mendukung visi pemerintahan dalam membangun fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.
Prasetyo juga menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi publik yang efektif. Ia menyebut bahwa tugas barunya sebagai juru bicara Presiden bertujuan memperkuat penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat. “Komunikasi publik yang konsisten adalah kunci menjaga kepercayaan dan partisipasi warga dalam pembangunan nasional,” katanya.
Menanggapi spekulasi reshuffle kabinet, Prasetyo memastikan bahwa sejauh ini tidak ada rencana perombakan. “Kabinet solid. Fokus kami adalah menjalankan program-program prioritas dengan semangat kolaborasi,” tandasnya.