NasionalBeritaPeristiwaUmum

Mensesneg: Penertiban Premanisme Harus Libatkan Pendekatan Kolektif dan Pemahaman Sosial

BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengintensifkan penertiban terhadap aksi-aksi premanisme yang terorganisir di berbagai kabupaten dan kota.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari agenda nasional untuk menciptakan ketertiban umum serta menanggulangi keresahan masyarakat akibat praktik premanisme yang merugikan masyrakat.

“Setiap kabupaten/kota saat ini sedang berjalan penertiban terkait aksi premanisme yang terorganisir. Masalah premanisme ini sangat kompleks dan merugikan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/5).

BACA JUGA : Presiden Prabowo Susun Perpres untuk Percepat Program Makan Bergizi Gratis

Menurut Prasetyo, premanisme bukan sekadar persoalan kriminalitas, tetapi juga merupakan gejala sosial yang berakar pada berbagai faktor struktural. Ia menyebut faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan sebagai latar belakang utama yang memengaruhi munculnya praktik-praktik premanisme di masyarakat.

“Kita juga mesti paham bahwa posisi hari ini, saudara-saudara kita ada yang levelnya masih di situ. Pendidikan yang kurang, kelaparan, dan faktor lingkungan membuat tindakan premanisme menjadi hal yang berbentuk komunal,” jelasnya.

Mensesneg mengajak seluruh pihak untuk tidak semata-mata melihat premanisme sebagai tindakan yang harus ditindak tegas secara represif, tetapi juga sebagai panggilan untuk menggali akar masalah secara lebih dalam. “Kita cari akar permasalahan yang sebenarnya apa? Ini bukan cuma soal keamanan, tapi juga soal keadilan sosial,” tegasnya.

BACA JUGA : Kunjungan Perdana Pasca Terpilih Kembali, PM Albanese Disambut Meriah Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta

Untuk itu, pemerintah mendorong pendekatan kolektif dalam memitigasi persoalan ini, yang mencakup sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial.

Langkah strategis yang tengah dilakukan antara lain pemetaan wilayah rawan premanisme, peningkatan akses layanan sosial bagi kelompok marjinal, serta integrasi program pemberdayaan masyarakat ke dalam agenda keamanan publik.

“Ini adalah kerja bersama. Negara hadir, tapi masyarakat juga perlu terlibat. Karena kalau tidak dibereskan dari hulunya, kita akan selalu berhadapan dengan gejalanya saja,” tutup Mensesneg.

BACA JUGA :Presiden Prabowo: Tantangan Negara Islam Bukan Hanya Palestina, Tapi Juga Korupsi dan Kemiskinan

Related Articles

Bimata