BIMATA.ID, Jakarta – Selama ini, pengelolaan uang negara dan devisa Indonesia sering terhambat karena bocornya anggaran, pemborosan belanja, dan kurangnya pengawasan terhadap devisa. Masalahnya bukan cuma soal teknis, tapi juga soal arah dan kualitas pemimpin yang memimpin. Makanya, kita butuh pemimpin yang berani, fokus, dan punya visi jelas supaya bisa memangkas pemborosan, menyatukan kebijakan ekonomi, dan memastikan negara berperan sebagai pengatur, bukan cuma penonton. Kalau gak ada keberanian buat putusin cara lama, Indonesia cuma bakal jalan di tempat. Sudah saatnya negara mengelola sumber daya dan keuangan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
Supaya ekonomi bisa tumbuh terus dan stabil, Indonesia perlu bikin anggaran negara lebih efisien supaya belanja publik tepat sasaran dan gak mubazir. Selain itu, kedaulatan investasi juga harus diperkuat dengan sistem yang terpusat, supaya modal bisa dipakai buat kepentingan bangsa. Di sisi lain, stabilitas ekonomi makro harus dijaga dengan memperkuat cadangan devisa lewat pengaturan arus devisa dan mengoptimalkan hasil ekspor. Ketiga langkah ini jadi pondasi penting supaya ekonomi Indonesia makin mandiri.
Bocornya anggaran negara yang termasuk yang tertinggi di ASEAN nunjukin kalau belanja negara belum efektif. Banyak program yang pakai anggaran besar tapi dampaknya ke masyarakat sedikit. Untuk atasi ini, Presiden Prabowo memangkas pos-pos anggaran yang boros dan gak efisien. Walaupun sempat ditentang secara politik dan birokrasi, kebijakan ini berhasil menyisihkan anggaran bagi sektor penting seperti pangan, energi, dan infrastruktur. Ini bukan cuma soal ngirit, tapi bukti pemimpin yang tegas dan berani ambil resiko buat perubahan yang nyata.
Baca Juga: Beri Kebijakan Pro-Rakyat Saat Mayday, Jadi Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo kepada Rakyat Kecil
Disisi lain, investasi asing dan domestik selama ini gak berjalan dengan koordinasi yang baik, bahkan sering gak nyambung sama kepentingan nasional. Makanya, dibentuklah Danantara sebagai solusi strategis. Danantara bukan cuma perusahaan biasa, tapi alat negara buat menyatukan dan mengarahkan investasi penting. Dengan komando langsung dari Presiden dan semua direktur BUMN di bawah satu koordinasi, Danantara bikin investasi jadi efisien, mencegah konflik kepentingan, dan pastikan semua investasi sesuai dengan visi jangka panjang negara.
Selain itu, cadangan devisa kita selama ini lemah karena banyak devisa hasil ekspor yang disimpan di luar negeri. Pembatasan lalu lintas devisa dengan memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) lewat PP No. 8 Tahun 2025 jadi gebrakan penting karena mewajibkan pelaku ekspor sektor sumber daya alam buat menempatkan 100% devisa hasil ekspornya di bank dalam negeri selama minimal 12 bulan, bahkan idealnya sampai 5 tahun. Kebijakan ini bantu stabilkan nilai tukar rupiah, jaga likuiditas di dalam negeri, dan cegah modal keluar yang cuma buat spekulasi. Ini langkah strategis supaya ekonomi kita makin kuat dan berdaulat.
Ketiga kebijakan utama ini efisiensi anggaran, kedaulatan investasi lewat Danantara, dan penguatan kontrol devisa menunjukan keberanian politik dan arah kepemimpinan Presiden Prabowo yang jelas. Dengan satu komando, negara ambil alih kendali sumber daya penting. Ini bukan cuma soal teknis, tapi strategi politik ekonomi yang tujuannya memperkuat kedaulatan dan daya saing nasional. Dengan fondasi ini, Indonesia siap melangkah mantap jadi kekuatan ekonomi besar di Asia bahkan dunia.
Simak Juga: Asta Cita Jadi Fondasi Pembangunan Nasional Era Prabowo-Gibran Menuju Indonesia Emas 2045