BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, mengungkapkan keprihatinannya terhadap insiden kekerasan yang menimpa dua pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang. Ia menilai peristiwa ini harus menjadi alarm serius terkait keamanan aparat penegak hukum yang tengah menjalankan tugasnya.
Kedua korban, yakni Jhon Wesli Sinaga yang bertugas sebagai jaksa fungsional, serta Acensio Hutabarat dari bagian tata usaha, diserang orang tak dikenal saat sedang memanen kelapa sawit di lahan milik pribadi pada Sabtu (24/5). Akibatnya, keduanya mengalami luka cukup parah, termasuk cedera berat di tangan dan tulang yang patah. Saat ini mereka masih menjalani perawatan intensif di RSUD Amri Tambunan, Lubuk Pakam.
Martin, yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra dan duduk di Komisi yang membidangi hukum, menyampaikan bahwa kekerasan terhadap jaksa menjadi bukti nyata bahwa profesi ini menyimpan risiko tinggi. “Ini menunjukkan risiko tinggi yang dihadapi penegak hukum, terutama jaksa yang menangani kasus-kasus sensitif. Negara harus hadir memberikan perlindungan maksimal,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senin (26/5).
Ia menyinggung kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peran integritas penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Martin menilai komitmen presiden tersebut perlu diwujudkan dalam langkah nyata untuk menjamin keselamatan para jaksa di lapangan. “Butuh kolaborasi dari berbagai elemen bangsa untuk memastikan penegak hukum bisa bekerja tanpa ancaman,” lanjutnya.
Baca Juga: Ikuti Arahan Presiden Prabowo, Kementan Siap Bangun Hilirisasi Industri Kelapa
Menurut Martin, serangan ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan terhadap aparat hukum. Ia mengusulkan perlunya pembenahan strategi keamanan, termasuk pengawalan khusus bagi jaksa yang menangani perkara strategis atau berisiko tinggi.
Lebih lanjut, Martin menegaskan bahwa komunikasi antarlembaga penegak hukum harus diperkuat guna mencegah serangan serupa. Ia juga mendorong adanya pengawasan terhadap perkara yang dinilai rawan memicu konflik. “Kami akan memanggil pihak terkait di Komisi III untuk membahas langkah konkret pencegahan kekerasan terhadap jaksa,” ungkapnya.
Martin menilai kejadian ini menjadi cerminan nyata dari bahaya yang dihadapi aparat hukum dalam menjalankan tugas. Ia berharap peristiwa di Deli Serdang menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan institusional terhadap jaksa. “Kami berharap kasus ini segera diusut tuntas dan menjadi momentum perbaikan sistem perlindungan penegak hukum di Indonesia,” pungkasnya.
Simak Juga: Menlu RI Sebut Presiden Prabowo Mempertegas Sentralitas ASEAN dalam Hadapi Dinamika Global
