BIMATA.ID, Tangsel – Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi dimulai. Dinamika kepemudaan di kota termuda Provinsi Banten ini pun semakin menghangat seiring dimulainya rangkaian kegiatan Musda periode 2025–2028.
Musda ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan DPD KNPI Provinsi Banten Nomor KEP-0044/KNPI-BTN/IV/2025 yang menunjuk pengurus caretaker untuk menyelenggarakan Musda selambat-lambatnya hingga 21 Juli 2025. Seiring berjalannya waktu, persiapan intensif kini membuahkan hasil dengan dimulainya agenda Musda yang telah dinantikan.
Menariknya, Musda kali ini turut dihadiri oleh Pengurus Cabang Tidar Kota Tangerang Selatan, organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra. Kehadiran mereka menjadi bentuk nyata dukungan terhadap proses konsolidasi pemuda dan turut memeriahkan jalannya kegiatan.
Syaifuddin, mantan Ketua DPD KNPI Tangsel yang kini menjadi pengurus DPD KNPI Provinsi Banten, menyebutkan bahwa panitia Musda sudah bekerja cepat dan efektif sejak awal penunjukan caretaker.
“Saat ini, informasi yang kami terima adalah kepanitiaan sudah terbentuk dan mereka telah mulai bekerja. Karena waktu yang tersedia cukup singkat, proses persiapan dilakukan secara cepat dan efisien,” ujar Saifuddin, akrab disapa Sae.
Ia juga menekankan pentingnya kelanjutan tahapan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) yang sebelumnya sempat tertunda, termasuk membuka kembali pendaftaran bagi OKP yang belum sempat ikut serta.
“Di mana akan dibuka kembali pendaftaran bagi Organisasi Kepemudaan (OKP) yang belum sempat mendaftar. Pada Musda sebelumnya saat saya dahulu, jumlah peserta OKP mencapai 94, dan saat ini sudah ada sekitar 80 OKP yang mendaftar. Namun, prinsipnya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya agar semua OKP bisa terlibat, demi memperkuat legitimasi Musda,” paparnya.
Ia melihat Musda ini sebagai momentum pemersatu pemuda Tangsel sekaligus titik awal baru untuk menyatukan seluruh elemen kepemudaan di bawah wadah yang sah secara legal.
“Proses ini bukan sekadar agenda organisasi, tapi momentum penyatuan pemuda Tangsel. Kami berharap tidak ada lagi dualisme dalam kepengurusan KNPI, karena beberapa pihak yang sebelumnya berada di luar struktur kini telah bersatu kembali. Dari sisi legalitas, yang diakui secara resmi adalah KNPI di bawah kepemimpinan DPP yang sah,” jelas Sae.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa posisi KNPI harus sebagai ruang fasilitasi, bukan dominasi.
“KNPI adalah fasilitator, bukan dominator. Ia harus memfasilitasi aspirasi pemuda, bukan mengambil alih peran OKP,” tegasnya.
Sae juga mendorong keterlibatan serius dari pemerintah dalam pembangunan kepemudaan, mengingat kontribusi pemuda yang terbukti melalui peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Tangsel sejak 2021.
“Alhamdulillah, sejak 2021 IPP Tangsel terus meningkat. Ini bukti bahwa kerja sama pemuda dan pemerintah membuahkan hasil. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga kesinambungannya,” pungkasnya.
Simak Juga: Adnan Taufiq Bagikan Ratusan Paket Sembako Sambil Sampaikan Salam Presiden Prabowo