BIMATA.ID, Sumsel – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) mengadakan rapat koordinasi dalam rangka mempercepat pelaksanaan program cetak sawah untuk tahun 2025. Kegiatan ini dilangsungkan di Kantor Gubernur Sumsel dan menegaskan komitmen antara pusat dan daerah dalam meningkatkan hasil pertanian serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis (22/5/2025), turut dihadiri oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, Wakil Gubernur Cik Ujang, dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alam. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyatakan kesiapan Sumsel dalam mempercepat pengembangan sawah baru untuk mendukung upaya swasembada pangan di tingkat nasional. “Target ini bukan semata karena kondisi alam yang mendukung, tapi juga hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran pertanian di provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Herman Deru.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Kedaulatan Bangsa Bergantung pada Ketahanan Pangan dan Energi
Herman Deru menambahkan bahwa Sumsel saat ini menjadi provinsi kedua setelah Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan proyek cetak sawah berskala besar. Ia juga menyebutkan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari sinergi banyak pihak dan kontribusi Sumsel sebagai lumbung pangan utama, apalagi setelah pemerintah pusat memutuskan untuk tidak lagi mengimpor beras. “Sejak dilantik pada 2018, posisi Sumsel naik dari peringkat delapan ke lima besar penyumbang pangan nasional melalui program SERASI,” katanya.
Sementara itu, Andi Nur Alam menekankan bahwa proyek cetak sawah di Sumsel merupakan bagian dari program prioritas nasional yang harus segera dijalankan. Ia menyampaikan perintah tegas agar seluruh tim mulai bergerak. “Tanpa komitmen semua pihak, program ini tidak akan berjalan lancar. Mulai hari ini, tim harus segera bergerak,” tegasnya.
Dalam upaya mendukung pelaksanaan program ini, Andi juga menjelaskan bahwa akan ada bantuan teknis dari tim Kalimantan Tengah untuk mempercepat proses verifikasi data dan pelaksanaan di lapangan. Target jangka pendeknya adalah menyelesaikan 5.000 hektare dalam dua minggu ke depan, kemudian dilanjutkan dengan 31.600 hektare berikutnya. Selain itu, ia menganjurkan agar pengadaan dilakukan melalui E-Katalog agar efisien. “E-Katalog adalah solusi terbaik untuk skala besar seperti ini,” pungkasnya.
Simak Juga: Mensos : Presiden Prabowo Targetkan 100 Titik Sekolah Rakyat, 65 Siap Beroperasi Juli 2025
