BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia. Janji tersebut ia sampaikan saat memberikan pidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional pada Kamis (1/5/2025). Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melindungi keadilan bagi para buruh. “Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo.
Menanggapi wacana tersebut, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menyampaikan bahwa penghapusan sistem kerja alih daya itu tidak bisa dilakukan tanpa meninjau ulang aturan yang berlaku saat ini. Menurutnya, regulasi terkait sudah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. “Regulasi tentang hal tersebut sudah ada, terakhir dalam UU Cipta Kerja. Jika dirasakan lebih banyak disalahgunakan, bisa direvisi,” ujar Hendrawan.
Baca Juga: Prabowo Subianto dan Kebangkitan Kaum Buruh
Hendrawan mengakui bahwa dunia ketenagakerjaan terus mengalami perkembangan, sehingga penyesuaian aturan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Ia menyebut bahwa sistem outsourcing memang hadir secara global karena kebutuhan perusahaan untuk menekan pengeluaran tetap, terutama dalam hal tenaga kerja. “Outsourcing merupakan fenomena yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Salah satu yang mendorong munculnya kontrak jenis ini adalah upaya pengusaha untuk menekan biaya tetap di sektor tenaga kerja,” jelasnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap pekerja tetap harus menjadi prioritas karena sering kali posisi buruh lebih lemah dibandingkan pengusaha dalam negosiasi kerja. Oleh karena itu, keberadaan aturan yang adil dan berpihak kepada pekerja sangat dibutuhkan. Hendrawan juga menyampaikan dukungan terhadap rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang disampaikan oleh Prabowo.
“Pengusaha dan buruh dapat secara sinergistik terus mencari upaya meningkatkan produktivitas usaha. Semakin produktif perusahaan, semakin besar ruang peningkatan kesejahteraan pekerja,” kata Hendrawan menutup pernyataannya.
Simak Juga: Novita Wijayanti: Prabowo Adalah Presiden Sejati Kaum Buruh
