BIMATA.ID, Jakarta – Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi kebijakan dan pedoman Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Selatan.
Acara ini dibuka langsung oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, sebagai bagian dari upaya penguatan implementasi program strategis nasional tersebut.
Program MBG yang telah berjalan selama empat bulan ini memerlukan sejumlah evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaannya semakin efektif.
Sosialisasi ini ditujukan untuk menyatukan pemahaman di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di tingkat lapangan, termasuk Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, serta mitra pelaksana di seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemaparan yang terbagi ke dalam tujuh sesi utama.
Materi meliputi pedoman verifikasi pendaftaran calon SPPG, penempatan SPPI, pedoman gizi seimbang, operasional distribusi MBG, hingga manajemen risiko yang relevan dengan pelaksanaan program di lapangan.
Sosialisasi tersebut menghadirkan stakeholder dari berbagai elemen, seperti Ketua Kelompok SPPG Dapur Wilayah Daerah Khusus Jakarta, seluruh SPPI wilayah Jakarta, perwakilan yayasan SPPG, dan mitra pelaksana MBG di wilayah tersebut.
Tujuannya adalah memperkuat koordinasi antarunit serta meningkatkan kapabilitas teknis pelaksana program.
“BGN menjadi tulang punggung dalam program pemenuhan gizi nasional melalui MBG. Sosialisasi ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menyiapkan generasi emas 2045. Program ini melibatkan banyak pihak, sehingga pedoman operasional yang jelas dan komprehensif sangat diperlukan,” kata Tigor.
Turut hadir dalam agenda ini sejumlah pejabat penting BGN, antara lain Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Ermia Sofiyessi, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Sitti Aida Adha Taridala, dan Inspektur II BGN Frans Hero Kansi.
Para pakar seperti Epi Taufik (Pakar Bidang Susu) dan ahli gizi dari BGN juga memberikan materi teknis.
Tigor menambahkan, BGN akan terus menyempurnakan pelaksanaan MBG melalui peningkatan kapasitas SDM di SPPG, standarisasi fasilitas dapur, sistem monitoring dan evaluasi terpadu, serta penguatan rantai pasok pangan lokal di setiap wilayah.
Hal ini penting agar program dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, BGN juga menekankan pentingnya sertifikasi keamanan pangan pada setiap SPPG.
Sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa operasional dapur memenuhi standar kebersihan dan pengendalian risiko pangan.
“Ini bentuk komitmen kami terhadap peningkatan mutu layanan, perlindungan konsumen, dan efisiensi operasional MBG,” tutup Tigor.
