BIMATA.ID, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, memberikan apresiasi khusus kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, atas kebijakan mereka yang dinilai peka terhadap kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Saya ingin memberikan apresiasi kepada KPU Parigi Moutong. Jadi KPU Parigi Moutong ini mengubah jadwal pemungutan suara karena ada permintaan dari jemaat gereja Advent, sehingga jadwalnya itu dirubah dan tidak mengganggu peribadatan yang ada di hari Sabtu,” ungkap Azis, (05/05/2025).
Menurutnya, langkah ini mencerminkan responsivitas penyelenggara pemilu terhadap keragaman kebutuhan masyarakat, dan seharusnya menjadi teladan nasional.
Baca juga: Presiden Prabowo Bertekad Hapus Utang Petani, Prioritaskan Keadilan Sosial
“Itu bukti, salah satu bukti dan bisa menjadi pelajaran kita bahwa KPU yang seperti ini perlu dicontoh,” tambahnya.
Namun di sisi lain, Azis menyoroti berbagai dinamika dan persoalan keamanan selama pelaksanaan PSU di sejumlah daerah yang menurutnya harus mendapat perhatian serius. Ia merinci beberapa daerah yang mengalami gangguan, termasuk Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Tasikmalaya, Pesawaran, dan Mimika.
“Itu terjadi bentrokan yang kemudian dimanfaatkan oleh KKB. Nah apakah ini hal ini terjadi sudah dalam mitigasi atau belum?” tanya Azis, merujuk pada insiden di Puncak Jaya.
Lihat juga: Pasal 33 UUD Jadi Pegangan Prabowo: Tak Segan Lindungi Petani dari Permainan Harga
Ia meminta agar KPU dan Bawaslu menjelaskan secara terbuka status penanganan kasus-kasus tersebut, apakah sudah diselesaikan atau hanya menjadi catatan tanpa tindak lanjut. Azis secara khusus menyoroti isu tuduhan terhadap pasangan calon di daerah seperti Tasikmalaya dan Pesawaran.
“Kami minta, karena ini menyangkut nama-nama tertentu terutama di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tasikmalaya, tuduhan-tuduhan ini menyangkut pasangan calon. Ini mohon untuk dijelaskan,” tegasnya.
Di akhir pidatonya, Azis menyampaikan bahwa meskipun rangkaian pemilu dan PSU telah selesai, masih ada pekerjaan rumah besar bagi penyelenggara pemilu dalam memperbaiki kualitas demokrasi. Salah satu agenda besar berikutnya yang menjadi sorotannya adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Simak juga: Capaian 6 Bulan Pemerintah Prabowo: Harga Stabil Hingga Keberhasilan Makan Bergizi Gratis
“Pemilihan kepala desa itu saya minta menjadi konsernnya Kementerian Dalam Negeri supaya kita penataan dari bawah menjadi lebih baik,” katanya.
Azis mendorong agar KPU, Bawaslu, dan DKPP tetap aktif memanfaatkan waktu luang pasca PSU untuk melakukan evaluasi menyeluruh, menyusun program pendidikan pemilih, dan memperbaiki sistem agar demokrasi di Indonesia semakin matang dan inklusif.
“Masih ada tugas yang panjang bagi KPU, Bawaslu, dan jajarannya untuk menyempurnakan proses demokrasi kita,” tutupnya.
Selengkapnya: Tegas! Prabowo Klarifikasi Tuduhan Dikendalikan Jokowi