BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan seluruh fraksi di DPR RI memberikan dukungan terhadap program strategis nasional Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM, hari ini Bapak Ibu sudah mendengar langsung bahwa seluruh fraksi di DPR, di Komisi VI ini, memberikan dukungan penuh terhadap program Koperasi Merah Putih,” kata Andre dalam rapat bersama Menkop Budi Arie Setiadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2025).
Andre Rosiade menilai dukungan penuh lintas fraksi ini sinyal politik mendorong keberhasilan program Koperasi Merah Putih ke depan. Ia berharap program ini berjalan lancar.
BACA JUGA: Misi Kemanusiaan: Presiden Prabowo Suarakan Dukungan untuk Palestina di Forum ASEAN-GCC
“Ini adalah dukungan yang luar biasa. Mungkin Pak Menteri sendiri tidak menyangka bahwa seluruh fraksi akan memberikan dukungan penuh. Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan hal yang luar biasa,” kata Andre.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut, program Koperasi Merah Putih tidak sekadar proyek pemerintah, melainkan menjadi program nasional. Ia berharap program ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.
“Program ini bukan hanya milik Presiden atau milik pemerintah, tapi kalau ini berhasil, kita semua bisa memastikan bahwa kesejahteraan rakyat akan meningkat signifikan,” kata Andre.
Lebih lanjut, ia menjelaskan keberhasilan program ini akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Ia berharap, dengan Koperasi Merah Putih, pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai.
BACA JUGA: Prabowo Dorong China Investasi Tak Hanya di Hilirisasi SDA, Tapi Juga Sains dan Teknologi
“Jika Koperasi Merah Putih berhasil, masyarakat desa akan naik kelas. Perputaran uang tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga menyentuh pelosok desa. Bahkan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang selama ini dianggap ambisius, bisa direalisasikan,” paparnya.
Andre Rosiade juga menekankan program ini harus dikelola dengan cermat dan tidak sekadar mengejar kuantitas koperasi yang terbentuk. Ia menyoroti tiga poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah: kualitas koperasi, model bisnis yang jelas, dan pelibatan masyarakat secara transparan.
“Jangan hanya fokus ke jumlah koperasi, tapi kualitasnya juga harus dijaga. Selain itu, model bisnisnya seperti apa? Ini harus diperjelas, agar tidak tumpang tindih dengan program-program yang sudah ada seperti BUMDes. Lalu, siapa yang terlibat dalam koperasi ini juga harus ditentukan secara transparan melalui musyawarah desa khusus,” kata Andre.
Ia juga menyatakan pelaksanaan program ini akan melibatkan setidaknya 18 kementerian dan lembaga (K/L). Kolaborasi lintas sektoral harus dikawal dengan baik agar program tidak terhambat oleh ego sektoral antarinstansi.
BACA JUGA: DPR Terima Daftar Calon Komisioner LPS dari Presiden Prabowo
“Total ada 18 kementerian dan yang terlibat. Maka, dengan dukungan yang luar biasa dan keterlibatan yang besar ini, Koperasi Merah Putih harus berhasil. Tidak ada cerita program ini gagal,” tegasnya.
“Program ini bukan hanya milik Presiden atau milik pemerintah, tapi kalau ini berhasil, kita semua bisa memastikan bahwa kesejahteraan rakyat akan meningkat signifikan,” kata Andre.
Lebih lanjut, ia menjelaskan keberhasilan program ini akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Ia berharap, dengan Koperasi Merah Putih, pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai.
“Jika Koperasi Merah Putih berhasil, masyarakat desa akan naik kelas. Perputaran uang tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga menyentuh pelosok desa. Bahkan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang selama ini dianggap ambisius, bisa direalisasikan,” paparnya.
BACA JUGA:Bersama Pemimpin ASEAN, Presiden Prabowo Teken Langkah Strategis dalam Deklarasi Kuala Lumpur
Andre Rosiade juga menekankan program ini harus dikelola dengan cermat dan tidak sekadar mengejar kuantitas koperasi yang terbentuk. Ia menyoroti tiga poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah: kualitas koperasi, model bisnis yang jelas, dan pelibatan masyarakat secara transparan.
“Jangan hanya fokus ke jumlah koperasi, tapi kualitasnya juga harus dijaga. Selain itu, model bisnisnya seperti apa? Ini harus diperjelas, agar tidak tumpang tindih dengan program-program yang sudah ada seperti BUMDes. Lalu, siapa yang terlibat dalam koperasi ini juga harus ditentukan secara transparan melalui musyawarah desa khusus,” kata Andre.
Ia juga menyatakan pelaksanaan program ini akan melibatkan setidaknya 18 kementerian dan lembaga (K/L). Kolaborasi lintas sektoral harus dikawal dengan baik agar program tidak terhambat oleh ego sektoral antarinstansi.
BACA JUGA: Ikuti Arahan Presiden Prabowo, Kementan Siap Bangun Hilirisasi Industri Kelapa
“Total ada 18 kementerian dan yang terlibat. Maka, dengan dukungan yang luar biasa dan keterlibatan yang besar ini, Koperasi Merah Putih harus berhasil. Tidak ada cerita program ini gagal,” tegasnya.
