BIMATA.ID, Jakarta – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebaliknya, program ini digadang sebagai solusi ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan yang lebih mandiri dan produktif.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk membentuk ekosistem ekonomi desa yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
Salah satu tujuannya adalah memutus ketergantungan warga desa terhadap rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang merugikan.
“Koperasi ini tidak membebani APBN. Justru dananya akan berputar di masyarakat dan menghidupkan ekonomi desa,” kata Ferry, Kamis (24/04/2025).
Ia menegaskan koperasi ini sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia hingga Juli 2025.
Sementara operasional koperasi dijadwalkan akan dimulai pada September 2025.
Ferry menyebut anggaran operasional per koperasi diperkirakan sekitar Rp5 miliar. Dana tersebut berasal dari kombinasi APBN, APBD, dana desa, dan dukungan perbankan.
“Ini bukan beban, melainkan investasi untuk redistribusi aset dan pemerataan ekonomi,” katanya.
Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan menjalankan enam kegiatan utama, yakni manajemen perkantoran, unit simpan pinjam, toko kebutuhan harian, distribusi pupuk dan pestisida, apotek, serta klinik.
Selain itu, koperasi juga bisa mengembangkan usaha berbasis potensi lokal seperti peternakan, pertanian, dan perikanan.
Menurut Ferry, koperasi ini juga akan memiliki peran strategis dalam mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menjadi penyedia logistik bahan pangan.
Selain itu, koperasi mendapat keistimewaan menjadi distributor resmi pupuk dan benih bagi petani dengan harga yang terjangkau.
“Koperasi akan memangkas rantai distribusi yang biasanya dimanfaatkan tengkulak. Dengan pengelolaan yang baik, keuntungan bisa kembali ke masyarakat,” ujar Ferry.
Koperasi ini pun diharapkan dapat menjadi solusi nyata terhadap ketimpangan akses keuangan dan pasar di desa-desa seluruh Indonesia.
