BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta agar kebijakan kuota impor dihapus, khususnya untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Menurutnya, mekanisme kuota selama ini justru menghambat kelancaran perdagangan dan menimbulkan ketidakadilan dalam proses distribusi impor.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi dialog dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa ia telah memberikan instruksi langsung kepada para pejabat terkait untuk menghilangkan sistem kuota.
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas,” kata Presiden.
Presiden menambahkan, penghapusan kuota merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Hal ini diharapkan dapat mendorong efisiensi perdagangan dan menciptakan persaingan yang sehat di pasar domestik.
Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya peran pengusaha sebagai pencipta lapangan kerja.
Ia mengimbau agar para pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya secara sehat, termasuk dalam hal kepatuhan pajak.
“Pengusaha itu pelaku yang di depan. Boleh cari untung, tapi juga harus bayar pajak yang benar,” tegasnya.
Salah satu komoditas yang disoroti Presiden terkait kebijakan kuota adalah daging.
Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka keran impor bagi siapa pun tanpa penunjukan khusus.
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok,” ucapnya.
Presiden juga mengkritisi praktik penunjukan perusahaan tertentu yang selama ini mendapat hak khusus dalam impor komoditas tertentu.
Menurutnya, praktik semacam ini harus diakhiri untuk menciptakan persaingan yang adil.
“Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Enak saja,” tambahnya.
Selain soal kuota, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius pada praktik penyelundupan dan hambatan di sektor bea cukai.
Ia menegaskan, pemerintah akan segera mengambil tindakan jika ditemukan praktik yang menyimpang.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Kita bertindak,” tutupnya.
