BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau terhadap pembentukan tiga satuan tugas (satgas) guna menindaklanjuti hasil negosiasi terkait kebijakan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS). Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. “Presiden setujui tiga satgas dibentuk,” ujar Airlangga kepada awak media.
Airlangga menjelaskan bahwa kehadiran tiga satgas tersebut diharapkan mampu mempercepat jalannya proses dialog dengan Pemerintah AS mengenai pengenaan tarif impor. Adapun tiga satgas yang akan segera dibentuk meliputi Satgas Perundingan Investasi dan Keamanan Ekonomi, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta Satgas Deregulasi Kebijakan.
Lebih jauh, Airlangga menambahkan bahwa upaya ini juga berkaitan dengan penguatan iklim investasi nasional serta percepatan layanan perizinan usaha. “Tentu yang lain berkaitan dengan satgas peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan berusaha,” ungkap Airlangga, menegaskan arah kebijakan yang tengah dipersiapkan pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan instruksi khusus terkait strategi negosiasi dengan AS. Menurut Airlangga, Kepala Negara meminta agar pendekatan yang ditawarkan Indonesia bersifat adil dan tidak membedakan perlakuan antar negara. “Presiden mengarahkan apa yang kita tawarkan adalah win-win solution dan kita tidak bedakan satu negara dengan negara lain,” katanya.
Airlangga menambahkan bahwa konsep win-win solution ini akan diperkuat melalui langkah deregulasi yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. “Artinya relatif yang kita tawarkan adalah apa yang sedang dilakukan di dalam negeri, salah satunya melakukan deregulasi melalui satgas yang dibentuk,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, pada 2 April 2025 lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif resiprokal terhadap 180 negara, termasuk Indonesia, dengan tarif impor sebesar 32 persen. Menanggapi kebijakan tersebut, Indonesia memutuskan untuk memilih jalur negosiasi dibandingkan melakukan tindakan balasan.
Presiden Prabowo menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memimpin tim negosiasi ke Washington DC, dengan agenda pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 16–23 April 2025. Dalam prosesnya, AS sepakat menunda penerapan tarif resiprokal terhadap negara-negara yang tidak melakukan retaliasi, termasuk Indonesia, selama 90 hari. Meski demikian, tarif dasar universal sebesar 10 persen tetap diberlakukan.
Pembentukan tiga satgas ini diharapkan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di meja perundingan, sekaligus mempercepat reformasi domestik yang relevan dengan tuntutan pasar global.
Simak Juga: Bertemu Presiden Prabowo, Para Pengusaha Korea Apresiasi Keterbukaan Pemerintah Indonesia
