BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Senin (28/4).
Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, di Media Center Graha Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan.
Dalam kesempatan tersebut, Menpora Dito menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK RI atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini bukan hanya merupakan kewajiban, melainkan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Good governance adalah sesuatu yang harus ditegaskan dan dijalankan secara konsisten,” ujar Menpora Dito.
Ia juga menambahkan bahwa momentum LHP ini akan menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Kemenpora untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Lebih lanjut, Menpora Dito menekankan pentingnya peningkatan sistem pengendalian internal, penegakan prinsip hukum yang adil dan inklusif, serta pengembangan budaya organisasi yang responsif dan partisipatif.
Semua upaya ini, kata Menpora, bertujuan agar Kemenpora menjadi institusi yang berorientasi pada konsensus dan pelayanan prima.
Menpora Dito meyakini bahwa hasil dari proses pemeriksaan ini akan mendorong perbaikan skor Indonesia dalam aspek kualitas hukum dan pengendalian korupsi.
Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani, sesuai dengan standar global good governance.
Dalam sambutannya, Menpora juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran langsung jajaran BPK RI di Kemenpora.
Menurutnya, kehadiran ini menjadi tambahan semangat sekaligus pengingat bagi seluruh pejabat di lingkungan Kemenpora tentang pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai aturan dan akuntabel.
“Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengelolaan semua anggaran di Kemenpora harus sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas,” kata Menpora Dito di hadapan para pejabat eselon I, staf khusus, tenaga ahli, dan jajaran BPK RI yang hadir dalam acara tersebut.
Penyerahan LHP ini menandai komitmen bersama antara Kemenpora dan BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan profesional di sektor kepemudaan dan olahraga Indonesia.
