Menlu Sugiono Ajukan Pertemuan Prabowo dan Trump Bahas Tarif Baru AS
BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan resmi untuk mengatur pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan oleh AS.
Sugiono menyatakan bahwa permintaan tersebut masih menunggu konfirmasi dari pihak Amerika Serikat mengenai waktu pelaksanaan pertemuan.
“Ya tergantung kapan diterima,” ujar Sugiono ketika diwawancarai di Ankara, Turki, pada Kamis (11/4/2025) malam waktu setempat.
Permintaan pertemuan, kata Sugiono, sebenarnya telah diajukan sejak awal pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS.
Namun dengan munculnya kebijakan baru terkait tarif, pembahasan akan diperluas untuk mencakup perkembangan tersebut dalam konteks hubungan bilateral.
“Kita sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump itu beberapa waktu yang jauh sebelum tarif. Dan tentu saja dalam kaitannya dengan hubungan bilateral kedua negara. Dan sekarang ada perkembangan situasi yang kita lihat,” jelasnya.
Sugiono juga menambahkan bahwa tim dari Indonesia telah disiapkan dan akan segera berangkat ke Washington untuk mendukung koordinasi terkait agenda pertemuan serta mendalami dampak kebijakan tarif baru terhadap perdagangan Indonesia-AS.
“Kalau dari tim, saya kira sudah ada yang akan juga berangkat di sana,” ujarnya.
Diketahui, Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengumumkan penundaan pengenaan tarif tinggi terhadap puluhan negara, termasuk mitra dagang utama, karena fokus utama kini diarahkan pada perang dagang dengan China.
Namun, kebijakan ini tetap menimbulkan kekhawatiran di banyak negara, termasuk Indonesia.
Trump juga telah meningkatkan tarif impor atas berbagai barang dari China menjadi 125 persen, naik dari sebelumnya 104 persen.
Kebijakan ini mulai berlaku pada Rabu (9/4), dan disebut-sebut sebagai upaya memperkuat posisi AS dalam negosiasi perdagangan.
Kebijakan tarif tinggi ini dinilai berdampak signifikan terhadap pasar global, termasuk menyebabkan keluarnya modal asing dalam jumlah besar dari AS serta menekan imbal hasil obligasi pemerintahnya.
Pemerintah Indonesia pun menilai pentingnya dialog langsung antar pemimpin untuk meredakan potensi dampak terhadap ekonomi nasional.
