BIMATA.ID, Banda Aceh, — Dalam upaya memperkuat sistem distribusi pupuk bersubsidi yang adil dan tepat sasaran, PT Pupuk Indonesia Holding Company bersama Kementerian Pertanian RI menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyaluran Pupuk Subsidi. Bertempat di Auditorium Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, acara ini menjadi titik temu penting antara regulator, distributor, dan pengawas sektor pertanian di Provinsi Aceh.
Salah satu sorotan utama dalam kegiatan ini adalah kehadiran Ir. H. TA Khalid, MM, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Aceh, yang menyampaikan sikap tegasnya terkait persoalan harga pupuk subsidi yang kerap dikeluhkan petani.
“Saya minta distribusi pupuk ini benar-benar diawasi dan harga yang diterima petani sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Urea harus Rp2.250 per kilogram, NPK Rp2.300, dan pupuk organik Rp800. Jangan ada lagi yang bermain-main,” tegas TA Khalid.
BACA JUGA: BGN Tak Pilih Kasih, Pendukung Prabowo, Anies, Ganjar Semua Bisa Jadi Pelaksana MBG
Menurut TA Khalid, program pupuk subsidi adalah bentuk keberpihakan negara terhadap petani kecil, dan segala bentuk penyimpangan dalam rantai distribusinya harus dilawan bersama. “Kalau pupuk mahal, petani susah. Kalau petani susah, pangan kita terancam,” imbuhnya dengan nada serius.
Acara ini juga dihadiri oleh jajaran penting lintas lembaga: Yahdeva Ammurabi SP dari Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementan RI, Aswin Anshary dari PT Pupuk Indonesia wilayah Aceh, Ir. Cut Huzaimah, MP dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta perwakilan kepolisian dan kejaksaan dari Polda Aceh dan Kajati Aceh.
Suasana forum menjadi semakin dinamis saat Mulky Mansur, Ketua Asosiasi Distribusi Pupuk Indonesia (APDI), menyatakan dukungannya atas pernyataan TA Khalid. Ia berjanji akan menertibkan kios-kios nakal yang menjual pupuk di atas HET.
“Distributor yang melanggar akan kami tindak. Jika perlu, kontraknya kami putus. Ini demi menjaga kepercayaan dan keadilan bagi para petani,” tegas Mulky.
