BIMATA.ID, Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani membentuk wadah khusus bernama MPR for Papua yang melibatkan seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Papua.
Wadah ini dibentuk sebagai langkah strategis untuk membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan di wilayah Papua secara menyeluruh.
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa MPR for Papua akan menjadi perpanjangan tangan MPR RI dalam membangun komunikasi dan mengkoordinasikan penyelesaian persoalan Papua melalui pendekatan konstitusional.
Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan stabilitas di Papua.
“Ini adalah untuk mencari solusi dan menjadi perpanjangan bagi MPR untuk membantu pemerintah menyelesaikan beberapa persoalan secara komprehensif secara politik,” kata Muzani, Rabu (23/4/2025).
Sebagai bentuk keseriusan, Muzani telah mengeluarkan surat keputusan (SK) resmi terkait pembentukan MPR for Papua, yang diserahkan kepada Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai.
Yorrys akan bertindak sebagai koordinator utama dalam menjalankan tugas dan fungsi wadah tersebut.
MPR for Papua akan aktif berdialog dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, untuk menyerap aspirasi dan merumuskan solusi jangka panjang.
Fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pembangunan di Papua secara merata dan berkelanjutan.
Selain aspek pembangunan, wadah ini juga akan berperan dalam menangani isu-isu krusial lainnya seperti keamanan dan ketertiban masyarakat.
Hal ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi di Papua.
Dengan kini adanya enam provinsi di Papua, Ahmad Muzani berharap jarak dan kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah bisa dipangkas.
Ia menekankan pentingnya modernisasi pelayanan publik dan kemajuan yang lebih merata di wilayah paling timur Indonesia itu.
“Kami sampaikan ke Pak Yorrys untuk segera menjalin komunikasi dengan para menteri dan stakeholder yang menangani masalah Papua. Kami juga akan terus mendukung melalui forum-forum di MPR dan berkoordinasi dengan lembaga terkait,” pungkas Muzani.
