BIMATA.ID, Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), meminta seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa untuk aktif mencegah pelanggaran yang dapat memicu konflik sosial. Menurutnya, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan seimbang demi menciptakan ketertiban masyarakat.
KDM menyoroti kasus pembiaran terhadap pelanggaran seperti pembangunan liar di bantaran sungai dan trotoar yang kerap menjadi sumber ketegangan sosial. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap pasif terhadap pelanggaran tersebut karena dapat menimbulkan konflik berkepanjangan.
“Seluruh jajaran pemerintah harus bersikap proaktif dan tidak membiarkan pelanggaran yang dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: BGN Tak Pilih Kasih, Pendukung Prabowo, Anies, Ganjar Semua Bisa Jadi Pelaksana MBG
Ia juga memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang dinilai telah menjalankan tugas dengan baik dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Menurut KDM, tindakan kekerasan—baik terhadap warga maupun aparat—harus diproses secara hukum tanpa pengecualian.
Lebih lanjut, KDM mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga ketertiban dan mendukung kebijakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan jauh dari konflik.
Simak Juga: Dukung Program Prabowo, Pekanbaru Buka Kesempatan Belajar bagi Anak Tak Mampu
