BIMATA.ID, Jakarta- Aksi premanisme yang dilakukan organisasi kemasyarakatan (ormas) turut berkontribusi terhadap kondusivitas iklim investasi di Indonesia. Bahkan, banyak investor yang mengambil sikap ‘wait and see’ karena mereka menunggu tindakan riil pemerintah terhadap aksi-aksi premanisme yang meresahkan pelaku usaha.
Menurut Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, premanisme berkedok ormas adalah gangguan serius yang harus diberantas. Apalagi, pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
“Target pertumbuhan ekonomi sampai 8% membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Gangguan premanisme berkedok ormas atau organisasi lain bukan saja merusak iklim investasi di Indonesia, tapi lebih jauh dari itu merusak reputasi sektor investasi dan industri Indonesia di mata internasional,” tegas Eddy di sela-sela Safari Ramadhan Bazaar Tebus Murah PAN di Kota Cirebon, Jawa Barat.
BACA JUGA: Prabowo Unggah Momen Nonton Timnas Indonesia vs Australia, Beri Dukungan Moril
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, kerugian akibat premanisme berkedok ormas bukan hanya dari sisi material, tapi juga kerugian bagi tenaga kerja yang tidak bisa terserap oleh investasi dan industrialisasi.
Pertama, ujarnya, reputasi iklim investasi Indonesja yang dianggap tidak kondusif adalah masalah serius. Jika para investor memutuskan tidak berinvestasi atau bahkan angkat kaki dari Indonesia, Indonesia akan menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kegagalan penyerapan tenaga kerja.
Padahal, lanjut Eddy, setiap tahun perguruan tinggi di Tanah Air meluluskan puluhan ribu calon tenaga kerja baru. Namun, premanisme menyebabkan tenaga kerja tidak terserap dan pengangguran terdidik meningkat.
Kedua, kerugian yang dialami Indonesia adalah karena perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia memutuskan memindahkan investasinya ke negara lain, karena terganggu premanisme ormas.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Perintahkan Deregulasi untuk Dorong Investasi dan Industri
“Seperti pernyataan Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) bahwa gangguan ormas hampir terjadi di semua kawasan industri di Indonesia, terutama di daerah Bekasi dan Karawang. Bahkan, ada kasus ormas menyegel akses masuk ke pabrik, meskipun aparat keamanan telah melarang demonstrasi di kawasan industri,” tuturnya, baru-baru ini.
Oleh karena itu, ia mendorong lintas kementerian untuk memprioritaskan penyelesaian masalah tersebut sekaligus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menumpas habis premanisme ormas itu. Menurut Eddy, penegakan dan kepastian hukum adalah pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modal di sebuah negara. Ia menghimbau aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dalam menghadapi praktik premanisme yang mengganggu dunia usaha.
Anggota Komisi XII DPR RI itu kembali mengingatkan bahwa melaksanakan arahan Presiden untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% adalah kewajiban seluruh stakeholder. Selama premanisme ormas terhadap investasi masih terjadi, target tersebut sulit tercapai.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Resmikan KEK Industropolis Batang: Puluhan Ribu Lapangan Kerja akan Terwujud
