BIMATA.ID, Jakarta – Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengusulkan agar program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat dimanfaatkan untuk merelokasi warga dari kawasan rawan banjir. Menurutnya, inisiatif ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir yang berulang kali melanda berbagai daerah, seperti Jakarta dan Bekasi.
Hensa, sapaan akrab Hendri, menyoroti banyaknya perumahan yang sering terendam banjir. Ia mempertanyakan proses pemberian izin pembangunan di daerah-daerah berisiko tinggi tersebut. “Harusnya ada telaah ulang soal izin-izin itu. Perlu audit menyeluruh, kenapa ada perumahan yang dibangun di jalur rawan banjir, misalnya di area yang terdampak jika tanggul jebol. Akibatnya, banyak korban jiwa dan kerugian setiap kali banjir terjadi,“ ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 5 Maret 2025.
Baca Juga: Gus Ipul Ungkap Presiden Prabowo Perintahkan TNI-Polri Bantu Penanganan Banjir Jabodetabek
Lebih lanjut, Hensa menilai bahwa program 3 juta rumah sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk penyediaan hunian baru, tetapi juga menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana. Ia mengusulkan agar sebagian rumah dari program ini dialokasikan bagi warga yang rumahnya selalu terdampak banjir. “Bisa enggak sih sebagian dari 3 juta rumah itu dialokasikan untuk masyarakat yang rumahnya pasti kebanjiran setiap kali curah hujan tinggi? Ini bisa jadi langkah strategis,“ katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa relokasi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah banjir secara menyeluruh. Ia mengusulkan agar kawasan yang ditinggalkan setelah warga direlokasi diubah menjadi area resapan air atau ruang terbuka hijau. “Setelah warga dapat rumah baru, kawasan lama yang rawan banjir itu dibongkar saja. Jadikan danau, misalnya Danau Galaksi atau Danau Nusa Indah,“ usulnya. “Jadi, selain menyelesaikan masalah banjir, kita juga menciptakan ruang terbuka yang bermanfaat,“ tambahnya.
Hensa berharap pemerintah mempertimbangkan gagasan ini dalam menyusun kebijakan tata ruang dan penanggulangan bencana ke depan. Selain itu, ia juga mendorong adanya audit terhadap perizinan pembangunan perumahan agar tidak lagi ada kawasan permukiman yang dibangun di daerah berisiko tinggi. “Harusnya sih diaudit terlebih dahulu ya mengapa izin itu bisa diberikan padahal daerahnya berpotensi banjir,“ pungkasnya.
Lihat Juga: Legislator Gerindra H. Yuliansyah Ajak Santri Perkuat Empat Pilar Kebangsaan
