BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra, Alimudin Kolatlena berharap pembentukan Badan Penyelenggara Haji yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag) bisa membuat penyelenggaraan ibadah haji lebih baik untuk masa mendatang.
Menurutnya, pihak Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag harus berupaya memberikan pelayanan haji yang terbaik pada penyelenggaran ibadah haji tahun 1446 Hijriyah atau tahun 2025.
“Saya kira ini penting Kemenag harus beri pelayanan terbaik di masa transisi ini, karena tahun depan sepenuhnya di bawa kendali BP Haji,” kata Kolatlena pada saat dihubungi wartawan, Jakarta, pada Selasa, (11/03/2025).
Baca juga: Presiden Prabowo: THR ASN, PPPK, TNI-Polri, Hakim, Pensiunan Cair 17 Maret!
Diketahui, pada tahun 1446 H/2025 M merupakan penyelenggaraan haji terakhir oleh Kemenag yang mulai tahun depan akan beralih ke Badan Haji dan Umrah sebagai lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Oleh karenanya, Kolatlena mengatakan nantinya ada perubahan nomenklatur institusi Kemenag terkait Penyelenggara Haji pada 2026.
“Terkait perubahan struktur dan nomenklatur sementara masih menunggu regulasi dan teknis dari pemerintah pusat,” katanya.
Lihat juga: Natalius Pigai: Kementerian HAM Bukti Komitmen Demokrasi Pemerintahan Prabowo
Sehingga, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Haji (BPH). Sementara, untuk pelaksanaan haji tahun 2025 masih menjadi tahun tanggung jawab Kemenag.
Oleh karena itu, Alimudin mendorong BP Haji terus berbenah agar lebih siap menjadi penyelenggara ibadah haji pada 2026.
“Kan tekad Pak Prabowo sangat ingin agar BPH benar-benar terlibat secara penuh dalam penyelenggaraan ibadah Haji tahun depan,” pungkasnya.
Simak juga: Presiden Prabowo Akan Keluarkan Inpres Soal Penundaan Pengangkatan CASN
