BIMATA.ID, JAKARTA- Komite II DPD RI bertandang ke Sulawesi Selatan (Sulsel) guna membahas penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menerima langsung kunjungan kerja tersebut di Kantor Gubernur Sulsel.
Hadir pula Penjabat (Pj) Bupati Luwu, Pj Bupati Bantaeng, perwakilan Bupati Luwu Timur, dan pelaku usaha di sektor pertambangan dan hilirisasi minerba.
Jufri Rahman menilai kunjungan kerja ini merupakan momen penting untuk membahas kebijakan strategis dalam hilirisasi sektor pertambangan.
BACA JUGA: Pastikan Tidak Ada Kelangkaan, Prabowo Instruksi Reformasi Subsidi LPG
Ia menegaskan jika Sulsel memiliki potensi besar dalam sektor minerba yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, kami berharap regulasi yang dihasilkan mampu mendorong investasi sektor hilir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan nasional,” ucap Jufri Rahman pada Senin (03/02).
Hilirisasi, menurut Jufri Rahman, wajib diarahkan pada peningkatan nilai tambah dengan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari tambang, smelter, hingga manufaktur.
Dia menyoroti perlunya Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite II DPD RI, Andi Abdul Waris Halid, mengatakan, kunjungan kerja kali ini dimaksudkan guna mengakomodir berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait hilirisasi minerba.
BACA JUGA: Menkes Budi Gunadi Sadikin Temui Presiden Prabowo Bahas Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perumusan kebijakan agar RUU ini dapat mengakomodir berbagai kepentingan, baik dari aspek investasi, perizinan, maupun dampak lingkungan.
“Kami mengundang seluruh stakeholder terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah,” tukasnya.
Abdul Waris turut menekankan bahwa hilirisasi minerba harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal.
Menurutnya, kebijakan ini harus mendorong investasi yang berorientasi jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Sulsel, Ichsan Mustari, berharap, melalui kunjungan ini memberikan kesempatan bagi Sulsel untuk mengajukan berbagai masukan terkait kebijakan hilirisasi.
Ia menekankan pentingnya desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan minerba agar pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi ekosistem industri pertambangan.
“Kami berharap ada hilirisasi kewenangan yang lebih berpihak kepada daerah dalam pengelolaan minerba, sehingga aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih diperhatikan,” bebernya.
Salah satu pelaku usaha Pertambangan, Direktur Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP), Lily Dewi Candinegara, turut mengungkapkan keberhasilan hilirisasi di Kabupaten Bantaeng sebagai contoh nyata dampak positif kebijakan ini.
Ia menyebut bahwa adanya industri hilir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantaeng mengalami peningkatan signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 10 persen pada tahun 2023, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Ini menjadi bukti bahwa hilirisasi dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat diterapkan di wilayah lain,” imbuhnya.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Peringatan Harlah NU ke-102 di Istora Senayan
Sebagai informasi, peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pertambangan juga menjadi perhatian Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry.
Di sejumlah kesempatan, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa Sulsel sangat terbuka terhadap investor yang ingin berinvestasi di Sulsel, termasuk di sektor pertambangan.
Sebelumnya, di sektor lain seperti peternakan, Sulsel juga telah dilirik oleh investor dari Vietnam dalam pengembangan sapi perah.
Diharapkan segala kebijakan dan implementasi yang ada mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulsel, terkhusus untuk kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Makan Siang Bersama JK, Bahas soal Gabah hingga Stok Pangan Jelang Ramadhan