BIMATA.ID – Jakarta, Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan efisiensi anggaran pada tahun 2025 menjadi salah satu kebijakan strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan secara optimal dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menekan pengeluaran yang tidak esensial tanpa mengurangi anggaran untuk program-program prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan efisiensi anggaran ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Fraksi DPRD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta sekaligus anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Setyoko. Dalam dialog serap aspirasi yang diadakan di daerah pemilihannya di Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat, (21/02/2025) sore, Setyoko menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo bukanlah pemotongan anggaran yang akan merugikan masyarakat, melainkan langkah rasionalisasi agar dana negara digunakan dengan lebih bijak dan tepat sasaran.
Setyoko menjelaskan bahwa selama ini terdapat banyak pengeluaran negara yang dinilai kurang efisien, seperti anggaran untuk perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), penyelenggaraan seminar yang tidak berdampak langsung bagi rakyat, serta kunjungan kerja ke luar negeri yang tidak memiliki urgensi tinggi. Menurutnya, kebijakan efisiensi ini justru menghilangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak mendesak tersebut dan mengalokasikan kembali anggaran ke sektor-sektor yang lebih krusial bagi kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, serta program sosial yang mendukung kesejahteraan rakyat.
Dalam pertemuan dengan warga, Setyoko juga menyampaikan pesan yang pernah diutarakan langsung oleh Presiden Prabowo dalam acara pembukaan Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah telah berada di jalur yang benar karena bertujuan untuk membela kepentingan rakyat secara nyata.
“Pak Prabowo sudah tegas menyatakan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan menyentuh program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Justru, beliau ingin mengalihkan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan administratif dan operasional yang kurang esensial, seperti pembelian ATK dan penyelenggaraan seminar, ke hal-hal yang lebih bermanfaat, misalnya memberi makan anak-anak di sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis serta memperbaiki sekolah-sekolah di seluruh Indonesia agar fasilitasnya semakin baik,” ujar Setyoko dalam dialog tersebut.
Lebih lanjut, Setyoko menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tidak akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah percaya pada isu-isu yang menyebut bahwa efisiensi anggaran ini akan memotong dana penting untuk rakyat. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menggiring opini bahwa efisiensi anggaran ini akan mengurangi anggaran pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial, padahal kenyataannya justru sebaliknya.
“Sebagai Ketua Fraksi DPRD Gerindra Provinsi DKI Jakarta, saya pastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan menyentuh program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Anggaran pendidikan dan kesehatan tetap diberikan secara utuh, termasuk beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, program jaminan kesehatan, serta berbagai bantuan sosial lainnya,” tegas Setyoko.
Sebagai contoh konkret, Setyoko menjelaskan bahwa program beasiswa tetap diberikan tanpa ada pengurangan, begitu pula dengan program layanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Justru, anggaran yang dihemat dari pengeluaran administratif akan digunakan untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang lebih berdampak luas bagi masyarakat.
Menurut Setyoko, kebijakan efisiensi anggaran ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan memangkas pengeluaran yang tidak esensial, pemerintah dapat mengalihkan dana yang tersedia ke program-program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan nasional. Beberapa program yang akan diperkuat melalui kebijakan ini antara lain:
Program Makan Bergizi Gratis, sebuah inisiatif nasional yang bertujuan untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh kembang mereka optimal dan mereka dapat belajar dengan lebih baik. Kemudian Swasembada Pangan, Program yang berfokus pada peningkatan produksi pangan dalam negeri agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor bahan pangan dari luar negeri. Selanjutnya Swasembada Energi, upaya untuk mengembangkan sumber energi dalam negeri yang berkelanjutan, sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi harga energi global.
Melalui kebijakan efisiensi anggaran ini, pemerintah tidak hanya berupaya menghemat belanja negara, tetapi juga ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Setyoko juga memanfaatkan kesempatan dalam dialog serap aspirasi tersebut untuk mengajak warga menyampaikan usulan dan keluhan mereka terkait kebijakan pemerintah dan pelayanan publik di wilayahnya. Beliau menegaskan bahwa aspirasi masyarakat sangat penting dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah, sehingga ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam rapat-rapat dewan.
“Kami di DPRD selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Jangan ragu untuk berbicara jika ada kebijakan yang menurut Anda perlu dikaji ulang atau ada program yang bisa ditingkatkan efektivitasnya. Saya pastikan bahwa setiap usulan yang masuk akan diperjuangkan agar benar-benar bisa diwujudkan,” ungkap Setyoko.
Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, diharapkan penggunaan dana negara bisa semakin tepat sasaran dan tidak ada lagi pemborosan yang merugikan rakyat. Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
