BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendatangi Istana Negara untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini, ia menyampaikan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang telah dilakukan terkait distribusi gas LPG 3 kg.
“Saya tadi sidak kan ya, turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir, alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus, dan kondisinya tidak seperti kemarin,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Menurut Bahlil, upaya penataan distribusi ini dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Ia juga menyoroti adanya lonjakan harga di tingkat konsumen akibat alokasi anggaran yang kurang tepat.
“Yang kedua adalah kita melakukan penataan ini kan dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran, karena kita itu subsidinya itu Rp 87 triliun per tahun dengan perhitungan per galon itu per tangki, itu maksimal harganya sebenarnya di angka 18, 19,” jelasnya.
Bahlil menambahkan bahwa meskipun harga normalnya berkisar antara Rp 18 ribu hingga Rp 19 ribu per tabung, di beberapa daerah harga justru melonjak hingga Rp 25 ribu bahkan mencapai Rp 30 ribu. “Udah paling jelek-jelek banget kalau ada mark-up itu sudah paling jelek Rp 20 ribu, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya 18, 19 (ribu), tapi apa yang terjadi? Harga kita itu ada yang sampe Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu. Artinya subsidi kita ini banyak yang tidak tepat sasaran, itu satu dari sisi harga,” tambahnya.
Selain persoalan harga, Bahlil juga menemukan adanya praktik pengoplosan gas LPG 3 kg yang kemudian dijual ke sektor industri. Ia menganggap sistem distribusi yang berlaku saat ini masih memiliki banyak celah yang perlu diperbaiki.
“Yang kedua dioplos LPG 3 kg dioplos, kemudian dijual ke industri, kan nggak sehat menurut kami. Nah kemudian kami bikin tata kelolanya, selama ini kan yang terjadi dari Pertamina ke agen, agen ke pangkalan, kalau ini masih bisa dikoordinir karena masih pakai aplikasi, tapi pangkalan ke pengecer nah itu susah untuk di-tracking,” ungkapnya.
Dengan adanya temuan ini, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan segera merancang sistem distribusi yang lebih transparan dan akuntabel agar subsidi LPG 3 kg benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan.
Simak Juga: Presiden Prabowo Instruksikan Pengaktifan Kembali Pengecer LPG 3 Kg