BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan pentingnya mendiskusikan masa depan Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB agar lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika situasi di lapangan yang terus berubah. Ia menegaskan bahwa adaptasi dalam misi ini menjadi krusial untuk menjaga efektivitas dan ketahanan pasukan penjaga perdamaian.
“Sebagai Menlu, menjadi suatu kebanggaan bagi saya bahwa saat ini Indonesia menduduki posisi ke-5 sebagai negara pengirim pasukan terbesar untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB dengan 2.753 pasukan yang tersebar di delapan misi,” ujar Menlu Sugiono dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri di Jakarta pada Selasa.
Menlu Sugiono, yang menghadiri Pertemuan Persiapan Menteri Pemeliharaan Perdamaian PBB di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul, menyebut bahwa Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai misi PBB sejak tahun 1957. Menurutnya, komitmen ini akan terus berlanjut di masa depan, selaras dengan amanat Konstitusi dan kebijakan strategis pemerintah.
“Sebuah komitmen yang saya yakini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, sejalan dengan Konstitusi kita dan visi strategis pemerintah,” tuturnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Makan Siang Bersama JK, Bahas soal Gabah hingga Stok Pangan Jelang Ramadhan
Lebih lanjut, Sugiono menegaskan bahwa prinsip-prinsip utama dalam MPP PBB harus tetap dihormati dan dijaga. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mengidentifikasi berbagai kapabilitas yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas pasukan penjaga perdamaian.
Selain itu, ia menyoroti bahwa keberhasilan misi perdamaian sangat bergantung pada kesiapan personel, teknologi, serta pendanaan yang memadai. Menurutnya, setiap pasukan penjaga perdamaian harus memiliki pelatihan yang berkualitas dan didukung oleh teknologi terbaru agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
“Kepada seluruh putra dan putri bangsa yang menjawab panggilan untuk bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, kalian adalah bukti nyata komitmen Indonesia dalam aktif menjaga perdamaian, ketertiban, dan stabilitas internasional, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi kita,” ujarnya.
Di samping kontribusi pasukan, Indonesia juga turut aktif dalam perumusan kebijakan terkait MPP PBB di berbagai forum internasional. Salah satu inisiatif penting yang didukung Indonesia adalah Action for Peacekeeping (A4P), dokumen utama yang bertujuan meningkatkan efektivitas implementasi mandat pemeliharaan perdamaian PBB.
Dalam forum ini, pertemuan yang mengusung tema “The Future of UN Peacekeeping” akan berlangsung selama dua hari. Forum ini mencakup lima sesi diskusi panel yang membahas tantangan dan peluang masa depan dalam menjaga stabilitas global melalui MPP PBB.
Selain itu, pertemuan ini bertujuan merumuskan masukan yang akan disampaikan dalam United Nations Peacekeeping Ministerial di Berlin, Jerman, pada 13-14 Mei 2025. Diharapkan hasil diskusi ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan misi perdamaian PBB di berbagai belahan dunia.
Simak Juga: Menteri ESDM Bahlil Laporkan Distribusi LPG 3 Kg ke Presiden Prabowo